Penerangan Kodam (Pendam) IX/Udayana menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema pengelolaan sampah di Bali, Rabu (13/5/2026). Kegiatan ini menegaskan keterlibatan aktif TNI dalam upaya mencari solusi komprehensif atas persoalan sampah yang kian mendesak di Pulau Dewata.
FGD dibuka langsung oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) IX/Udayana Brigjen Taufiq Hanafi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan sampah memerlukan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, dan Kodam Udayana siap ikut berperan dalam ekosistem pengelolaan sampah di Bali.
"Permasalahan ini harus dibedah secara komprehensif, kemudian kita cari solusi yang paling tepat bersama-sama," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber lintas sektor. Mulai dari akademisi, pemerintah daerah, praktisi, hingga komunitas lingkungan. Di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bali I Made Dwi Arbani, akademisi Pascasarjana Universitas Udayana Prof. Dr. Ir. Ni Luh Kartini, praktisi Waste Management Putu Gede Indra, serta Komang Sudiarta dari Komunitas Malu Dong.
Dalam diskusi, pihak DLHK Bali menekankan, kunci utama penyelesaian masalah sampah di Bali sesungguhnya sederhana, tapi kerap diabaikan. "Sampah kalau mau selesai, kuncinya cuma pilah. Teknologi apa pun kalau tidak ada pemilahan, percuma," tegasnya.
DLHK Bali sendiri kini memperketat pengawasan dengan mencatat identitas truk pengangkut sampah beserta asal muatannya. Praktik open dumping yang masih ditemukan di lapangan juga akan ditindak tegas.
Dari sisi akademis, Prof. Ni Luh Kartini memaparkan bahwa Bali menghasilkan sekitar 3.463 ton sampah per hari, dengan 65 persen di antaranya merupakan sampah organik termasuk sisa upacara keagamaan. Sisanya, 35 persen sampah anorganik, di mana sekitar 30 persen masih bisa didaur ulang dan 5 persen merupakan residu.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi dan kolaborasi antarwilayah di Bali dalam menangani persoalan ini secara menyeluruh.
Sementara itu, Komang Sudiarta dari Komunitas Malu Dong menyoroti pentingnya membangun kesadaran sejak dini. Menurutnya, perubahan perilaku harus dimulai dari lingkungan pendidikan. Ia juga mempertanyakan ketersediaan fasilitas lanjutan setelah masyarakat melakukan pemilahan sampah.
"Setelah sudah dipilah oleh masyarakat, lalu mau diapakan? Fasilitas dan sistem lanjutannya harus jelas," katanya.
FGD ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi antara TNI, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik di Bali.
(hsa/iws)
