Utang pemerintah kian mendekati level Rp 10.000 triliun. Hingga akhir Maret 2026, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp 9.920,42 triliun atau naik Rp 282,52 triliun hanya dalam tiga bulan dibandingkan posisi akhir Desember 2025.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ikut meningkat menjadi 40,75%. Angka itu naik dari posisi akhir 2025 yang sebesar 40,46% terhadap PDB.
Meski meningkat, pemerintah memastikan rasio utang tersebut masih berada di bawah batas aman yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60% terhadap PDB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis laporan di website resmi DJPPR Kementerian Keuangan, dikutip detikFinance Jumat (8/5/2026).
Utang pemerintah per akhir Maret 2026 masih didominasi instrumen surat berharga negara (SBN). Nilainya mencapai Rp 8.652,89 triliun atau setara 87,22% dari total utang.
Sementara itu, pinjaman tercatat sebesar Rp 1.267,52 triliun atau 12,78% dari total utang pemerintah.
"Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22%," jelas DJPPR.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan kenaikan rasio utang hingga menyentuh kisaran 40% terhadap PDB tidak lepas dari tekanan perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang 2025.
Menurutnya, penambahan utang menjadi langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak jatuh ke krisis yang lebih dalam.
"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya," ujar Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/dpw)
