Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), tengah mengkaji penggunaan sepeda kayuh atau gowes ke kantor sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi geopolitik global. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Lalu Alwan Basri.
Alwan mengatakan, kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, khususnya terkait rencana work from home (WFH).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami lagi mengkaji (WFH dari pusat) itu, kami menunggu SOP-nya," kata Alwan, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, karakteristik Kota Mataram yang memiliki jarak antar kantor pemerintahan relatif dekat dinilai mendukung penerapan sepeda sebagai moda transportasi dinas, terutama bagi pejabat.
"Bersepeda, tapi (penggunaanya) di hari-hari tertentu. Ketika kami sudah ada keputusan WFH dari pemerintah pusat, Pak Wali sudah ambil kebijakan barusan. Beliau sampaikan kebijakan, bahwa pejabat khususnya eselon 2, 3, 4 akan bersepeda dari rumah ke kantor," ujarnya.
Pemkot Mataram juga masih menghitung radius jarak tempuh yang memungkinkan untuk penerapan kebijakan tersebut, menyesuaikan dengan kebijakan WFH jika resmi diberlakukan. "Nanti kami lihat radiusnya, pada saat WFH," jelasnya.
Di sisi lain, Alwan menyebut anggaran bahan bakar minyak (BBM) tahun ini telah dipangkas hingga sekitar 50 persen dibanding tahun sebelumnya. Efisiensi juga dilakukan pada belanja lain seperti alat tulis kantor (ATK).
"Belanja BBM ini dari tahun anggaran murni kami ada pemotongan setengah di tahun ini. Ada BBM, ATK, dan lain-lain. Penggunaan sepeda ini sudah hampir fix 90 persen akan kami terapkan, ini kan kebijakan Pak Wali. Sepeda ini lebih irit, selain itu bisa juga mengurangi kemacetan," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis sepakat terkait rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini disiapkan sebagai bagian dari langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
Dilansir detikNews, keputusan tersebut masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Tito menjelaskan, kesepakatan itu dihasilkan dalam rapat lintas kementerian yang melibatkan Menko PMK Pratikno, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Seskab Teddy Indra Wijaya. Pertemuan yang berlangsung selama beberapa jam tersebut membahas berbagai strategi pemerintah dalam mengantisipasi potensi krisis global akibat konflik di Timur Tengah.
"Udah rapat kemarin, rapat hampir 3 atau 4 jam. Ya, tapi kami sepakat untuk satu suara berarti yang menyampaikan, ya saya nggak tahu siapa, (rapat) di Istana. Apakah Pak Menko PMK, apakah Menko Ekonomi, ataukah nanti oleh Pak Mensesneg (yang mengumumkan). Jadi, kami hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi saya nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik," kata Tito usai konferensi pers update PHTC di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
(nor/nor)
