Kepala Pusat Studi Bencana (PSB) IPB University, Prof Bambang Hero Saharjo, mengemukakan adanya sebab aktivitas ilegal di balik banjir Sumatera. Menurutnya, bencana tersebut tak serta merta berasal dari faktor alam..
"Ada aktivitas manusia di baliknya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Ketika kondisi ini dipicu oleh hujan di atas normal, terjadilah bencana yang menelan korban jiwa, merusak lingkungan dan infrastruktur, serta menimbulkan penderitaan bagi banyak keluarga," katanya dalam lamanIPB University dikutip Senin (29/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan pihak-pihak yang berada di balik aktivitas ilegal tersebut tidak bisa bebas dari tanggung jawab hukum.
"Mereka tetap harus dimintai pertanggungjawaban dan tidak bisa dibiarkan bebas," tegas Prof Bambang.
Penebangan Hutan Merusak Fungsi Sungai
Bambang menjelaskan penebangan liar telah menyebabkan pengurangan lahan dan rusaknya fungsi hidrologi daerah aliran sungai (DAS). Kondisi ini memicu ketidakteraturan pola hujan, musim hujan dan kemarau, serta meningkatnya risiko banjir dan longsor.
Ia juga menyoroti pembukaan lahan secara masif untuk permukiman, pertanian, dan kepentingan ekonomi. Kondisi ini melepaskan cadangan karbon ke atmosfer dan memperparah pemanasan global.
Risiko Penutupan Lahan
Kepala Pusat Pengembangan Ilmu Lingkungan (PPLH) IPB University, Dr Yudi Setiawan menegaskan bencana hidrometeorologi tersebut menjadi peringatan akan dinamika perubahan tutupan lahan yang berkaitan dengan risiko kebencanaan.
"Bencana ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa manusia adalah bagian kecil dari sistem alam. Kita perlu bersikap arif dan berbasis ilmu pengetahuan dalam menyikapi kejadian bencana," ujar Dr Yudi.
Selain faktor alam ekstrem, perubahan tutupan lahan turut memperbesar dampak bencana. Diketahui, tutupan lahan menjadi faktor yang dapat dikendalikan manusia, berbeda dengan curah hujan atau karakter tanah.
"Dalam berbagai model hidrologi, tutupan lahan selalu menjadi variabel kunci. Hilangnya hutan atau perubahan vegetasi terbukti meningkatkanlimpasan permukaan dan risiko banjir," jelasnya.
Berdasarkan analisis data Kementerian Kehutanan periode 2003-2024, tim peneliti IPB University mencatat tren perubahan signifikan dari hutan menjadi nonhutan di tiga provinsi tersebut. Di Aceh, banyak kawasan hutan berubah menjadi perkebunan dan pertanian lahan kering. Kemudian di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, hutan lahan kering sekunder dan primer beralih menjadi hutan tanaman, perkebunan, semak belukar, hingga lahan terbuka.
Dr Yudi merekomendasikan perlunya rehabilitasi DAS, pengetatan pembukaan hutan di zona rawan bencana, audit dan penataan perkebunan sawit, serta penguatan sistem peringatan dini bencana.
"Ke depan, perencanaan tata ruang harus adaptif terhadap perubahan iklim dan berbasis risiko bencana agar kejadian serupa tidak terus berulang," pungkasnya.
(nir/nah)
