Banjir bandang yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tapi sinyal rusaknya alam. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut fenomena ini disebabkan oleh kolapsnya ekosistem hutan yang semakin mengkhawatirkan.
Menurut Peneliti Ahli Utama Konservasi Keanekaragaman Hayati Pusat Riset Ekologi BRIN, Prof Hendra Gunawan, menekankan kejadian ini sebagai peringatan runtuhnya ekosistem hutan penopang kehidupan atau ecosystem collapse.
"Banjir bandang bukan lagi kejadian alam biasa, melainkan sinyal bahwa ekosistem hutan di banyak bentang alam telah berada pada kondisi kritis," ujar Hendra dikutip dari BRIN, Senin (9/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski ia mengatakan bahwa hujan deras yang terjadi di sejumlah wilayah tropis hal yang wajar, tapi dampaknya semakin buruk jika kawasan hutan kehilangan banyak tutupan pohon. Hutan yang berfungsi mengatur tata air, menstabilkan tanah, dan meredam energi hujan, dapat mengubah curah hujan singkat menjadi aliran deras.
Akibatnya, aliran yang melewati ekosistem hutan yang rusak, membawa lumpur, kayu, dan batu, menghancurkan pemukiman serta infrastruktur.
Banjir Bandang Bisa Berulang
Menurut Hendra, kerusakan hutan bukan sekadar berkurangnya jumlah pohon, tapi juga sistem air, tanah, tumbuhan, satwa, mikroorganisme, serta iklim mikro yang saling bergantung satu sama lain. Jika tekanan terus-menerus terjadi, ekosistem akan melemah dan kehilangan fungsinya, sehingga menyebabkan banjir bandang berulang.
"Air hujan tidak lagi terserap dan tersimpan, melainkan langsung mengalir ke hilir, stabilitas lereng melemah akibat rusaknya sistem perakaran, pengendalian iklim mikro terganggu, dan habitat keanekaragaman hayati menyusut drastis," jelas Hendra.
Hitung Mundur Keruntuhan Ekosistem
Hendra menjelaskan, proses runtuhnya ekosistem dalam skala besar terjadi secara berkala. Mirisnya, hal ini sering kali lolos dari perhatian para pemangku kebijakan dan masyarakat.
"Perubahan lanskap hutan itu gradual. Awalnya mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya terakumulasi," ujarnya.
Ia mengatakan, ada 5 proses spasial yang dapat mengubah matriks lanskap hutan, yaitu:
1. Fragmentasi, yaitu area hutan yang terpecah dalam beberapa bagian (fragmen) kecil dan terisolasi. Saat hal itu terjadi, hutan akan terputus fungsi ekologisnya sehingga ruang gerak dan proses kembang biak para satwa terganggu.
2. Dissection, area hutan yang dipisahkan oleh jalan raya atau infrastruktur penghubung sejenisnya. Hendra menjelaskan, lanskap hutan yang dipisahkan oleh jalanan yang membelahnya, otomatis fungsi ekologisnya tidak lagi utuh.
"Begitu ada jalan yang membelah, secara ekologis hutan itu sudah tidak lagi utuh. Ia terpisah menjadi dua bagian yang rentan terhadap gangguan antropogenik, efek tepi dan isolasi populasi satwa tertentu," jelasnya.
3. Perforasi, terbentuknya lubang-lubang di dalam hutan karena pembukaan dan alih fungsi lahan.
4. Shrinkage atau penyusutan, yang disebabkan oleh tekanan berulang kali pada bagian hutan yang tersisa.
5. Attrition, hilangnya bagian-bagian kecil dari hutan akibat tindakan merusak berkelanjutan.
"Proses-proses ini bisa terjadi bersamaan atau bergantian. Karena berjalan perlahan, seringkali kita tidak menyadari bahwa sistemnya sedang menuju titik kritis," tegas Hendra.
Ia juga mengatakan bahwa perubahan yang terjadi secara masif akan mempercepat perubahan ekosistem menuju titik kritis yang semakin sulit dikendalikan. Saat kondisinya melampaui daya lenting, ekosistem akan mengalami kerusakan total.
Menanam Pohon Tidak Otomatis Memulihkan Ekosistem Hutan
Selama ini, hutan sering dianggap sebagai kumpulan pohon. Sudut pandang yang kemudian memunculkan solusi singkat dengan menanami lahan gundul.
Namun, menurut Hendra, memahami ekosistem hutan bukan hanya pohon. Harus ada penghentian eksploitasi.
"Menanam pohon tidak otomatis memulihkan ekosistem," tegas Hendra.
"Penghentian eksploitasi itu penting, tetapi tidak cukup. Ekosistem yang sudah rusak perlu dipulihkan dengan pendekatan terpadu lintas sektor dan berbasis bentang alam," imbuhnya.
Hendra menekankan bahwa kebijakan pengelolaan hutan memerlukan kerjasama antar sektor yang meliputi integrasi antara konservasi, restorasi dan pembangunan, kolaborasi nyata antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Tanpa sinergi yang berkesinambungan tersebut, upaya pemulihan hanya akan jalan di tempat tanpa mengetahui akar permasalahannya. Selain itu, pemahaman tentang fungsi hutan perlu diubah.
"Selama hutan dipahami hanya sebagai sumber daya ekonomi, kita akan terus terjebak dalam siklus kerusakan dan bencana," jelasnya.
Hutan seharusnya dianggap sebagai penopang kehidupan manusia, yang harus dijaga dan diolah tanpa merusak keanekaragaman hayati di dalamnya.
"Sudah saatnya kita belajar dari alam, sebelum alarm ekologis ini berubah menjadi keruntuhan yang tidak lagi dapat dipulihkan," tandasnya.
Penulis adalah peserta magangHub Kemnaker di BeritaKlik.
(sls/faz)
