Akan ditutupnya sejumlah program studi (prodi) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menuai banyak sorotan. Salah satunya dari pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Achmad Hidayatullah.
Rencana penutupan prodi disebut akan dijalankan mulai dalam waktu dekat ini. Namun, menurut Achmad, rencana ini perlu dikaji lebih mendalam.
Ia berharap keputusan tersebut tidak menimbulkan kebijakan yang keliru. Karena bagaimanapun, Achman mengatakan, ini adalah persoalan mendasar pendidikan di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akar Masalah: Bukan Oversupply Lulusan
Achmad menyoroti ucapan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek, Prof Badri Munir Sukoco, SE, MBA, PhD yang menyebut adanya oversupply lulusan, khususnya dari prodi pendidikan.
"Penyederhanaan persoalan menjadi sekadar oversupply lulusan itu problematis. Seolah-olah akar masalahnya ada pada jumlah lulusan, padahal realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda," ujarnya dikutip dari laman resmi Umsura, Senin (27/4/2026).
Jangan Kambing Hitamkan Lulusan Prodi Pendidikan
Achmad meminta agar pemerintah untuk lebih fokus pada ketimpangan distribusi. Ia mengingatkan pemerintah agar jangan sampai mengkambinghitamkan lulusan prodi pendidikan yang jumlahnya paling banyak.
"Yang terjadi bukan kelebihan guru, melainkan distribusinya yang tidak merata. Namun, prodi pendidikan justru berisiko dijadikan kambing hitam," tegasnya.
Ia menggarisbawahi, fakta menunjukan bahwa Indonesia masih kekurangan guru, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Bahkan, di sana, guru masih mengandalkan bantuan dari TNI dan Polri.
Universitas Bukan Pabrik Tenaga Kerja
Lebih lanjut Achmad menegaskan bahwa peran universitas bukan hanya pabrik tenaga kerja. Fungsi perguruan tinggi masih luas daripada itu.
"Ini berbahaya karena mereduksi peran universitas hanya sebagai 'pabrik tenaga kerja'. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan, refleksi kritis, sekaligus penggerak peradaban," jelasnya.
Jika pemerintah menerapkan kebijakan demikian, maka akan banyak ilmu yang tidak terikat langsung dengan industri terpinggirkan. Ia khawatir akan munculnya kapitalisasi pendidikan.
"Ini berbahaya karena mereduksi peran universitas hanya sebagai 'pabrik tenaga kerja'. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan, refleksi kritis, sekaligus penggerak peradaban," jelasnya.
Akhir kata, Achmad berpendapat penutupan prodi bukanlah solusi yang tepat. Menurutnya kebijakan tersebut seperti pengalihan masalah.
"Menutup prodi pendidikan bukan solusi, melainkan bentuk pengalihan masalah. Jika negara belum mampu menjamin kesejahteraan dan profesionalitas guru, serta belum optimal menciptakan lapangan kerja, maka yang harus dibenahi adalah sistemnya, bukan justru mengurangi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk masa depan pendidikan," pungkasnya.
(cyu/twu)
