Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto kini menjadi wajah nyata kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat marjinal. Program ini tidak hanya hadir sebagai akses pendidikan gratis, tetapi juga sebagai implementasi dari salah satu misi penting Asta Cita.
Salah satu poin Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, tepatnya poin nomor 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Program Sekolah Rakyat dirancang untuk membuka pintu pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang berada di kategori kemiskinan ekstrem (desil 1 dan 2).
Salah satu isu kunci yang muncul dalam diskusi publik adalah pentingnya kurikulum non akademik di Sekolah Rakyat. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada materi pelajaran inti seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga keterampilan hidup (life skill), karakter, kreativitas, kerja sama tim, dan kemampuan praktis yang dibutuhkan di luar sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kurikulum ini dilengkapi dengan pendidikan karakter untuk siswa. Menteri Sosial RI (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut pihaknya tidak merekrut guru pendidikan karakter, melainkan Kemensos dibantu oleh Kementerian Agama RI.
"Sama dengan standar kurikulum formal, tapi ada tambahan untuk pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter, semua gurunya dari Kementerian Agama," ujar Gus Ipul, beberapa waktu lalu.
"Jadi kami tidak merekrut guru untuk pendidikan karakter, sepenuhnya dari Kementerian Agama untuk seluruh siswa, baik (dia beragama) Islam, ataupun agama-agama yang lain," sambungnya.
Kurikulum semacam ini dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara pendidikan formal dan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di komunitas marginal, sesuatu yang selama ini sering menjadi 'lubang' dalam pendidikan konvensional.
Hingga saat ini Sekolah Rakyat telah beroperasi di 166 lokasi dengan daya tampung 15.820 siswa yang terbagi dalam sekitar 638 rombongan belajar. Penyelenggaraan pendidikan tersebut didukung oleh 10.500 guru serta 4.442 tenaga kependidikan.
Pemerintah menargetkan 500 Sekolah Rakyat beroperasi hingga 2029 atau akhir kepemimpinan Prabowo. Dengan pertumbuhan yang masif, 166 lokasi Sekolah Rakyat ini mencakup jenjang SD hingga SMA.
Momentum peluncuran nasional Sekolah Rakyat akan digelar pada 12 Januari 2026 di Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru. Kegiatan ini mengusung tagline 'Cerdas Bersama, Tumbuh Setara' dan tema Peresmian 166 Titik Sekolah Rakyat dan Groundbreaking 104 Sekolah Rakyat Permanen Se-Indonesia dengan tajuk khusus 'Obor Masa Depan Menantang Dunia'.
Dalam kegiatan ini, Prabowo dijadwalkan memimpin langsung peluncuran Sekolah Rakyat dan didampingi oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Prabowo bersama para Menteri Kabinet Merah Putih dan stakeholders terkait akan melakukan peninjauan bangunan serta fasilitas Sekolah Rakyat. Prabowo juga direncanakan akan mengajar di Sekolah Rakyat.
Sejumlah pakar pendidikan juga akan terlibat dalam membahas arah dan urgensi program ini, antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI periode 2009-2014 Prof Dr Ir Muhammad Nuh, Sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr Tantan Hermansah, serta Pakar Pendidikan Darmaningtyas.
Acara ini juga melibatkan siswa-siswi sekolah rakyat untuk menampilkan kemampuan di luar belajar mengajar seperti silat, berpidato Bahasa Inggris, Jepang, Arab dan Mandarin; paduan suara, tarian khas, dan juga memainkan alat musik khas Banjarbaru, Banjarmasin.
Seluruh informasi terkait Sekolah Rakyat tersedia di BeritaKlik, termasuk melalui tagsite khusus sebagai sumber referensi resmi. Rangkaian peluncuran program ini juga dapat diikuti secara langsung melalui kanal BeritaKlik.
Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 Provinsi didukung oleh Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kementerian Pekerjaan Umum, dan PT Pos Indonesia.
(akn/ega)
