KPK Soroti Praktik Pungli SPMB! Ingatkan Anak Jangan Diajari Praktik Curang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 dilaksanakan secara transparan dan bebas dari praktik kecurangan. Menurut KPK, sekolah tidak boleh menjadi tempat pertama bagi anak-anak belajar bahwa uang, kedekatan, atau "titipan" dapat digunakan untuk meraih keuntungan.

Peringatan ini didasarkan pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang menemukan masih adanya praktik pungutan liar dalam penerimaan murid baru. Sebanyak 28% responden mengaku mengetahui adanya pungli, sementara 10% lainnya mengetahui praktik pemberian imbalan kepada pihak tertentu selama proses SPMB.

Direktur Jejaring Pendidikan KPK, Dian Novianthi, mengungkapkan temuan tersebut menjadi pengingat bahwa tantangan integritas di sektor pendidikan masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak.

Data ini juga menjadi salah satu dasar KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan SPMB. Menurut Dian, kecurangan dalam proses SPMB dapat mengikis nilai-nilai pendidikan dan budaya antikorupsi karena SPMB merupakan pintu masuk pertama dalam sistem pendidikan.

"SPMB ini adalah gerbang pertama pendidikan. Jika sejak awal sudah terjadi kecurangan, nilai-nilai yang ingin dibangun melalui pendidikan bisa ikut tergerus, termasuk budaya antikorupsi," ujar Dian di Jakarta, Jumat (5/6/2026) seperti dikutip dari laman KPK.

Dian menegaskan praktik pungutan liar dan pemberian imbalan dalam proses penerimaan murid tidak hanya merugikan masyarakat yang telah mengikuti aturan, tetapi juga berisiko menumbuhkan budaya koruptif serta konflik kepentingan. Menurutnya, praktik semacam itu dapat membentuk persepsi kesuksesan bisa diraih melalui jalan pintas dan tidak jujur.

Ia pun mengingatkan, nilai integritas akan sulit ditanamkan kepada anak jika sejak awal mereka justru menyaksikan berbagai bentuk kecurangan dalam dunia pendidikan. Karena itu, kecurangan tidak boleh dibiarkan menjadi bagian dari fondasi sistem pendidikan.

"Bagaimana kita berharap anak tumbuh menjadi pribadi berintegritas jika pada proses awal yang mereka lihat justru penuh kecurangan? Jangan biarkan kecurangan menjadi fondasi pendidikan," tambahnya.

Selain persoalan penerimaan murid baru, SPI Pendidikan 2024 juga menemukan masih kuatnya budaya gratifikasi di lingkungan pendidikan. Sebanyak 30% tenaga pendidik menganggap gratifikasi sebagai hal yang wajar, sementara 65% responden menyebut orang tua masih kerap memberikan hadiah atau bingkisan kepada guru pada momen tertentu.

KPK menilai kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang apabila tidak dikelola dengan baik.

"Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pemberian hadiah sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, jika tidak dikelola dengan baik, praktik tersebut dapat berkembang menjadi bentuk konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang yang lebih serius, bahkan membuka ruang tindak pidana," jelas Dian.