Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menilai SMA Unggul Garuda perlu masuk dalam UU Sisdiknas. Menurut Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek, Dr Ahmad Najib Burhani, alasannya supaya program ini dapat berkelanjutan dan tidak bergantung pada siklus pemerintahan 5 tahunan.
"Kami memandang bahwa SMA Unggul Garuda perlu ditempatkan sebagai program strategis nasional di bidang pendidikan yang memiliki hubungan erat dengan pengembangan talenta unggul khususnya di bidang sains dan teknologi ini," jelasnya dalam rapat bersama Komisi X DPR RI dan sejumlah kementerian lain pada Selasa (23/6/2026), dikutip dari YouTube TVR Parlemen.
"Sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bapak Presiden, SMA Unggul Garuda perlu memiliki dasar pengaturan yang kuat dalam Sistem Pendidikan Nasional agar program ini dapat berkelanjutan dan tidak bergantung pada siklus pemerintahan 5 tahunan," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Progres Sekolah Garuda
Ahmad Najib mengatakan saat ini pembangunan di Sekolah-sekolah Garuda sedang berlangsung dan akan dipakai mulai pembelajaran pada 20 Juli 2026.
"Di Bangka Belitung hingga 21 Juni kemarin, pembangunannya sudah 51% (dengan) deviasi 0,05%. Kemudian di NTT 65,25%. Di Sultra ini berdasarkan hingga 17 Juni 60%. Jadi kemungkinan kalau umpamanya kita hitung sampai sekarang sekitar 65 atau 70% pembangunannya," urainya.
"Kemudian di Kalimantan Utara ini juga sampai 17 Juni (sebesar) 29,26%. Kami memantau perkembangannya setiap hari terkait dengan konstruksi dan juga kesiapan penggunaan gedung untuk pembelajaran tahun ini," lanjutnya.
Dirjen Saintek mengatakan bahwa sebagian lokasi SMA Unggul Garuda sudah bisa ditempati dan sudah ada keramik, plafon, listrik, air, dan sebagainya. Di beberapa lokasi, ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat pembelajaran, dan kantin juga sudah diselesaikan.
(nah/faz)
