Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat memastikan tidak ada perekrutan Petugas Haji Daerah (PHD) utusan tingkat Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Kebijakan ini diambil setelah adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait alokasi anggaran.
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat Boy Hari Novian menjelaskan tidak adanya PHD tingkat provinsi disebabkan karena Pemprov Jabar tidak menganggarkan dana hibah untuk penunjukan petugas tersebut pada tahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk tingkat provinsi, gubernur tahun ini tidak menganggarkan penunjukan petugas haji daerah. Jadi kuota kami distribusikan ke daerah-daerah yang memang mempunyai anggaran," ujar Boy saat dikonfirmasi, Selasa (20/1/2026).
Dengan tidak adanya alokasi di tingkat provinsi, kuota Petugas Haji Daerah Jawa Barat dialihkan dan didistribusikan ke kabupaten dan kota. Proses seleksi hingga penetapan petugas sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing kepala daerah sesuai aturan yang berlaku dan kesiapan anggaran.
"Biar mereka yang melakukan seleksi di tingkat kabupaten kota, dan rekomendasinya juga dari daerah masing-masing," katanya.
Pada penyelenggaraan haji 2026, kuota Petugas Haji Daerah untuk Jawa Barat mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya Jabar biasanya memperoleh sekitar 291 petugas, tahun ini jumlahnya menyusut menjadi 123 orang.
"Tahun ini turun. Jawa Barat yang biasanya 291, karena ada pengurangan dan sekarang setiap kloter hanya dua orang. Jadi total Jawa Barat mendapat 123 petugas,"!jelas Boy.
Kuota tersebut selanjutnya dibagi ke kabupaten dan kota berdasarkan ketersediaan anggaran serta pengajuan dari masing-masing daerah. Boy menyebut seluruh daerah pada prinsipnya memiliki anggaran, namun keterbatasan kuota membuat distribusi harus disesuaikan.
"Semuanya punya anggaran. Tapi kalau kita kasih semua, itu melebihi kuota karena kuota kita terbatas hanya 123, jadi disesuaikan dengan pengajuan," ujarnya.
Boy mengakui tidak adanya Petugas Haji Daerah dari tingkat provinsi berpotensi berdampak, khususnya pada layanan kesehatan jemaah. Menurutnya, petugas dari unsur kesehatan sangat dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan di lapangan.
"Kalau kita butuh petugas provinsi itu kaitannya dengan petugas kesehatan. Karena tahun ini petugas kesehatan hanya dua orang," kata Boy.
Ia membandingkan dengan tahun sebelumnya, saat jumlah Petugas Haji Daerah dari unsur kesehatan relatif lebih banyak dan tersebar hampir di setiap kloter.
"Tahun lalu petugas haji daerah untuk tenaga kesehatan cukup banyak, jadi hampir tiap kloter ada tambahan petugas kesehatan. Tahun kemarin hanya dua di tiap kloter, yaitu dokter dan perawat," ucapnya.
Karena itu, Boy menilai kehadiran Petugas Haji Daerah dari unsur kesehatan, baik dari provinsi maupun daerah, sangat membantu dalam memastikan kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan ibadah haji.
"Kalau ada petugas haji daerah dari unsur kesehatan itu sangat membantu," pungkasnya.
(sud/sud)
