Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewacanakan penyewaan helikopter untuk mendukung layanan kesehatan di wilayah selatan, khususnya di RSUD Jampang Kulon Sukabumi dan RSUD Pameungpeuk Garut. Wacana ini disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Langkah ini bertujuan mempercepat rujukan pasien dan memudahkan mobilitas dokter spesialis ke dua rumah sakit tersebut, yang selama ini terkendala kelebihan kapasitas serta keterbatasan tenaga ahli.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai langkah tersebut tepat bila ditempatkan sebagai intervensi taktis jangka pendek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, helikopter memang mampu memangkas jarak dan waktu tempuh, terutama untuk evakuasi gawat darurat dan kunjungan spesialis dalam skala terbatas.
"Menyewa helikopter memang tepat sebagai intervensi taktikal jangka pendek. Helikopter memotong jarak dan waktu tempuh, efektif untuk evakuasi gawat darurat dan kunjungan spesialis berskala terbatas," ujar Kristian saat dihubungi, Selasa (24/2/2026).
Kristian menuturkan, penggunaan moda udara dalam situasi darurat bukan hal baru. Rumah sakit swasta pernah memanfaatkan layanan air-ambulance untuk kasus darurat, sementara TNI kerap mengerahkan operasional udara untuk evakuasi pasien dari wilayah terisolasi. Namun, ia mengingatkan efektivitas itu bersifat episodik.
"Helikopter mengobati gejalanya saja, yaitu waktu akses. Bukan penyakit utamanya, yakni kekurangan SDM dan kapasitas rumah sakit," tegasnya.
Dengan kata lain, persoalan mendasar seperti distribusi dokter spesialis, keterbatasan tempat tidur, hingga kapasitas instalasi pelayanan tetap membutuhkan pembenahan struktural. Tanpa itu, helikopter hanya menjadi penyangga sementara di tengah sistem yang belum sepenuhnya kuat.
Kristian juga menilai opsi sewa helikopter dengan sistem on call* lebih tepat dikategorikan sebagai respons cepat ketimbang solusi jangka panjang. Skema *outsourcing semacam itu memang fleksibel untuk merespons krisis akses.
Namun, tanpa diikuti reformasi menyeluruh pada kapasitas layanan dan pengadaan SDM kesehatan, kebijakan ini berpotensi menjadi beban operasional rutin.
"Secara inkremental, ini respons cepat. Tapi tidak layak disebut solusi jangka panjang kecuali diikuti paket reformasi yang menata ulang kapasitas layanan, pembiayaan, dan pengadaan tenaga ahli kesehatan," katanya.
Ia mengingatkan, jika skema tersebut dijadikan program permanen tanpa pembenahan sistemik, pemerintah daerah hanya akan menanggung anggaran operasional besar setiap tahun tanpa menyentuh akar persoalan.
Dari sisi ekonomi publik, Kristian menyoroti aspek opportunity cost*. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk menyewa helikopter berarti mengurangi potensi investasi di sektor lain, seperti insentif dokter spesialis, beasiswa pendidikan lanjutan, pembangunan ICU, hingga penguatan puskesmas dan telemedicine.
"Apakah program helikopter ini memberi nilai publik lebih tinggi ketimbang menata ulang kapasitas layanan dan SDM?" ujarnya.
Dalam perspektif penguatan sistem kesehatan, prioritas yang lebih hemat biaya dan berkelanjutan justru terletak pada investasi sumber daya manusia. Rekrutmen berbasis kebutuhan daerah, insentif finansial dan non-finansial, jaminan keamanan kerja, hingga infrastruktur dasar dinilai lebih strategis untuk menekan kebutuhan rujukan darurat.
Kristian pun mengingatkan risiko munculnya ketimpangan baru. Jika mobilitas udara hanya tersedia untuk titik tertentu, sementara daerah lain dengan persoalan serupa tak mendapat fasilitas yang sama, maka potensi kesenjangan akses akan semakin lebar.
"Prinsip distribusi berkeadilan dalam tata kelola keuangan publik menuntut kriteria prioritas yang jelas, bukan sekadar keputusan politis yang menguntungkan lokasi tertentu," tuturnya.
Lebih jauh, Kristian menekankan bahwa akar persoalan sesungguhnya adalah sulitnya menempatkan dan mempertahankan dokter spesialis di daerah terpencil.
Karena itu, kebijakan prioritas seharusnya mengacu pada pendekatan berbasis bukti, seperti paket intervensi terintegrasi yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pendekatan tersebut meliputi seleksi dan beasiswa bagi calon dokter dari daerah pedesaan dengan kewajiban kembali mengabdi, insentif berkelanjutan, penyediaan rumah dinas dan fasilitas pendidikan anak, penguatan regulasi masa kerja wajib, hingga pengembangan layanan berbasis tim dan telemedicine.
"Kombinasi ini lebih berkelanjutan ketimbang solusi transport semata. Helikopter hanya relevan sebagai pelengkap ketika golden hour menentukan nyawa, bukan sebagai pengganti investasi jangka panjang pada SDM dan fasilitas," paparnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada solusi yang nyaman secara politis namun mahal dan tak berkelanjutan.
"Sewa helikopter bisa jadi pahlawan saat badai. Tapi jangan biarkan menjadi dalih untuk menunda reformasi sistem. Warga selatan Jawa Barat butuh layanan yang permanen, bukan hanya helikopter saat ada liputan," katanya.
Belum Teranggarkan, Segera Dibahas DPRD
Wacana itu turut direspons pihak legislatif. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, mengaku belum ada alokasi anggaran terkait rencana tersebut dan baru akan dibahas di Badan Anggaran DPRD. Ia memastikan tidak ada pembelian helikopter dalam usulan ini.
"Helikopternya bukan beli, tapi sewa. Pak Gubernur baru menyampaikan usulan. Nanti kami bahas di DPRD," jelasnya.
Menurutnya, konsep penyewaan helikopter justru lebih fleksibel karena bisa digunakan menjangkau berbagai wilayah yang jauh, tak hanya Jampang dan Pameungpeuk, tetapi juga daerah lain seperti Tasik Selatan, Cianjur Selatan, atau Bogor Barat.
"Informasinya sewanya selama satu tahun. Jadi bisa dipakai ke beberapa daerah yang membutuhkan dokter spesialis atau bahkan peralatan medis tertentu," katanya.
Ia juga mengungkap, usulan pengadaan helikopter sempat muncul sebelumnya dan bukan hal baru di Jawa Barat meski akhirnya kandas dalam pembahasan.
"Dulu memang pernah ada usulan helikopter, tapi itu untuk operasional gubernur. Itu tidak lolos. Sekarang beda, ini murni untuk layanan kesehatan dan mengangkut dokter spesialis ke daerah yang jauh dan sulit aksesnya," ucapnya.
Iswara memastikan DPRD akan mengkaji efektivitas dan urgensi penyewaan helikopter tersebut sebelum memberikan persetujuan anggaran.
"Intinya, kalau memang untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan bisa mempercepat akses dokter spesialis ke wilayah terpencil, tentu kita dapat menyetujui," pungkasnya.
Simak Video "Ketagihan Bermain Drift Trike yang Seru di Kota Bandung"
[Gambas:Video 20detik]
(bba/mso)
