Pemerintah mulai menggodok kebijakan skema kerja fleksibel atau work from home (WFH) untuk mengantisipasi kenaikan harga energi imbas konflik di Timur Tengah. Salah satu usulan yang muncul adalah bekerja dari rumah setiap hari Jumat.
Merespons hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku masih menunggu arahan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jawa Barat. Pasalnya, saat ini masih terdapat perbedaan usulan terkait jadwal kebijakan WFH tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah pusat, kata Farhan, mengusulkan agar WFH dilaksanakan setiap hari Jumat. Sementara itu, Pemprov Jabar mengusulkan agar bekerja dari rumah dilakukan setiap hari Kamis.
"Kami masih menunggu juklak (petunjuk pelaksana) dan juknisnya (petunjuk teknis). Pemerintah provinsi menyarankan WFH setiap Kamis, sementara pemerintah pusat menyarankan Jumat," ungkapnya, Rabu (24/3/2026).
Selain pegawai, Farhan juga tengah mempertimbangkan sektor lain. Salah satunya adalah skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring bagi siswa sekolah jika kebijakan itu diterapkan.
"Kami masih melihat situasi, termasuk mempertimbangkan apakah sekolah perlu menerapkan PJJ," tuturnya.
Kendati begitu, Farhan meyakini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terkait potensi krisis energi. Ia pun optimistis pasokan BBM dalam negeri masih memadai di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah.
"Krisis energi sangat bergantung pada pemerintah pusat. Hingga saat ini, Pertamina menjamin pasokan BBM masih aman dan belum ada tanda kenaikan harga BBM subsidi," pungkasnya.
(ral/orb)
