Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus berupaya dalam menangani permasalahan banjir. Bahkan saat ini sejumlah faktor krusial pemicu banjir telah dipetakan beserta solusi penanganannya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung mencatat pemicu terjadinya banjir yang terjadi di wilayah Cekungan Bandung adalah berkurangnya daerah resapan di wilayah hulu. Kemudian akibat alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan pertanian dan permukiman.
Kepala DPUTR Kabupaten Bandung, Zeis Zultaqwa mengatakan, kondisi lahan kritis di hulu telah mempercepat laju air menuju wilayah bawah. Kata dia, hal tersebut diperparah dengan penyempitan sungai akibat penumpukan sampah, limbah industri, hingga masalah air limbah domestik atau grey water.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Iya memang kan karakteristik geografis kita menyerupai mangkuk seluas 1.800 kilometer persegi yang dikelilingi pegunungan. Terus air dari gunung semuanya bermuara ke pusat cekungan melalui sungai Citarum, namun sulit mengalir keluar sehingga memicu genangan di bagian tengah dan selatan," ujar Zeis, saat ditemui di Soreang, Selasa (28/4/2026).
Zeis mengungkapkan, terjadi pergeseran masif seluas 942,68 hektare lahan pertanian yang kini berubah menjadi bangunan. Data tersebut berdasarkan analisis guna lahan dalam satu dekade terakhir.
"Kita lihat di Kecamatan Cimenyan, lahan permukiman bertambah hingga 584,90 hektare, yang berbanding lurus dengan menyusutnya lahan pertanian sebesar 582,4 hektare. Terus di Cilengkrang juga ada penambahan luas permukiman mencapai 321,03 hektare," katanya.
Menurutnya adanya perubahan tersebut berdampak pada potensi genangan banjir yang kerap terjadi dengan luas 10.140 hektare. Kata dia, jumlah tersebut tersebar di sebanyak 19 Kecamatan.
"Kerawanan banjir itu biasanya di Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang. Namun limpasan genangan air juga kerap menggenang Majalaya, Rancaekek, Cikancung, Margahayu Kopo," jelasnya.
Zeis mengungkapkan, secara topografi adanya perbedaan elevasi yang sangat kontras antara wilayah di Kabupaten Bandung. Menurutnya Kecamatan Kertasari berada di titik tertinggi dengan 1.512 meter di atas permukaan laut (MDPL).
"Sementara wilayah seperti Baleendah dan Dayeuhkolot berada di titik terendah yakni 664 MDPL," ucapnya.
Dia menyebutkan saat ini telah menyiapkan skema intervensi melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Kata dia, pemerintah berencana menggarap 20 proyek baru berupa kolam retensi dan polder air.
Baca juga: Cemburu Buta Berujung Petaka di Baleendah |
Rincian sebanyak 20 infrastruktur pengendali banjir itu diantaranya, Kolam Retensi Cilampeni, Kolam Retensi Citarik, Kolam Retensi CPI, Kolam Retensi Hilir Situ Burung, Kolam Retensi Jelekong, Kolam Retensi Kopo, Kolam Retensi Manjabal, Kolam Retensi Teras Ciwidey, Kolam Retensi Cikasungka, Kolam Retensi Kedaleman, Kolam Retensi Sukamanah, Kolam Retensi Tegalluar, Kolam Retensi Balekembang, Kolam Retensi Cidawolong, Kolam Retensi Pangkalan, Kolam Retensi Ciparay. Selain itu, Polder Cigede, Polder Ciputat, Polder Tegalluar, dan Polder TOD Tegalluar.
"Sebanyak 20 infrastruktur pengendali banjir telah masuk dalam perencanaan. Atas arahan Pak Bupati, kami terus intens berkooordinasi dengan pemerintah pusat. Misalnya, dalam dua bulan ini, kami sudah dua kali bertemu Pak Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo," ungkapnya.
Zeis mengaku telah membebaskan lahan dari sebagian jumlah titik tersebut. Setelah itu pihaknya tinggal mengupayakan mengusulkan ke pemerintah pusat atau provinsi untuk mengucurkan anggaran pembangunan kolam retensi atau polder di titik tersebut.
"Perencanaan titik sejumlah infrastruktur pengendali banjir itu berdasarkan kajian. Terus mengacu pada potensi bencana di Kabupaten Bandung yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2024-2044," bebernya.
Sebanyak 11 infrastruktur pengendali banjir eksisting di Kabupaten Bandung. Diantaranya, Kolam Retensi Cieunteung, Kolam Retensi Andir, Polder Bojong Citepus, Polder Citepus, Polder Parung Halang, Polder Cisangkuy, Polder Cijambe Barat, Polder Cijambe Timur, Polder Cikapundung, Polder Cipalasari, Polder Cigede.
"Jadi memang perlu banyak infrastruktur pengendali banjir. Selain yang tertera dalam perencanaan, terdapat Perda Kabupaten Bandung yang mengamanatkan pengembang memfungsikan 10 persen dari total luas lahan untuk tempat penampungan air, seperti di kawasan Tegalluar," pungkasnya.
(yum/yum)
