Keluhan sebagian petani yang kesulitan mendapatkan pupuk menjadi perhatian serius anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, saat melakukan Sosialisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pacet dan Majalaya, Kabupaten Bandung.
Bimbingan teknis yang dilaksanakan di masa reses anggota DPR RI ini dihadiri kelompok tani, penyuluh pertanian, pemilik kios pupuk, serta distributor pupuk. Rajiv menekankan transparansi distribusi pupuk bersubsidi harus menjadi perhatian bersama, mulai dari produsen, penyalur, hingga diterima oleh petani.
Baca juga: 11 Lembaga Daftar Jadi Pengelola Bandung Zoo |
"Kita ingin memastikan alur distribusi dari produsen sampai ke tangan bapak dan ibu sebagai penerima itu transparan, jelas, dan harus bisa kita awasi bersama. Tidak boleh ada lagi yang ditutupi-tutupi. Aturan harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani," ujar Rajiv di hadapan peserta sosialisasi pada hari Kamis, 7 Mei 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama dua hari, anggota legislatif asal daerah pemilihan Jawa Barat II ini menegaskan bimbingan teknis menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman seluruh pihak terkait mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi agar berjalan lebih tepat sasaran, terbuka, dan dapat diawasi bersama.
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi bersama Pupuk Indonesia merupakan bentuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, distributor, kios, maupun masyarakat tani sebagai penerima manfaat.
"Kami akan terus mendorong dan mendukung program pemerintah untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Kegiatan sosialisasi dengan Pupuk Indonesia ini sebagai jawaban untuk mengurai berbagai keluhan yang disampaikan petani," katanya.
Ia juga mengatakan sosialisasi menjadi ruang dialog antara petani dan pihak terkait untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini terjadi dalam proses penebusan pupuk bersubsidi di lapangan.
Politisi Partai NasDem ini menyoroti salah satu persoalan yang paling sering disampaikan petani terkait ketersediaan pupuk di kios penyalur. "Masih ada petani yang menyampaikan, 'sudah terdaftar di e-RDKK dan sudah punya kartu tani, tetapi ketika akan menebus pupuk bersubsidi di kios justru mendapat jawaban stok habis atau barang belum datang.' Kondisi seperti ini tentu harus menjadi perhatian dan dibenahi bersama," ujar anggota DPR RI yang akrab disapa Kang Rajiv.
Melalui sosialisasi diharapkan pemahaman mengenai mekanisme distribusi pupuk bersubsidi semakin meningkat, koordinasi antarpihak semakin baik, serta penyaluran pupuk dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani, khususnya di Kabupaten Bandung.
(iqk/iqk)
