Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan agar petani di lereng atau tebingan kaki Gunung Gede Pangrango beralih dari menanam sayuran menjadi menanam pohon keras. Bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal memberikan upah Rp 2 juta per bulan untuk program pelestarian alam dan pencegahan bencana tersebut.
Menurut dia, kawasan Puncak Cianjur mulai banyak dilanda bencana alam, mulai dari longsor hingga banjir.
"Di Cianjur ini banyak hal yang aneh, tidak logis. Misalnya banjir yang biasanya di dataran rendah tapi beberapa waktu lalu terjadi di kawasan Puncak yang dataran tinggi," kata dia usai Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda di Pendopo Cianjur, Kamis (7/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, kondisi tersebut terjadi karena kawasan hutan di kaki gunung beralih menjadi perkebunan sayur, sehingga air tidak terbendung.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menginstruksikan agar petani sayur beralih menanam pohon berbatang keras.
"Secara bertahap kebun-kebun sayur nanti diubah jadi tanaman keras," kata dia.
Menurut dia, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani, Pemprov Jawa Barat akan memberikan upah sebesar Rp 2 juta per petani yang mengikuti program tersebut.
"Sebelum besar (pohonnya) dibayar tiap bulan Rp 2 juta," kata dia.
Dedi menambahkan, secara teknis setiap petani akan menggarap satu hingga dua hektar lahan. "Untuk teknisnya sudah disiapkan, bahkan ada yang sudah berjalan di beberapa daerah. Nanti tinggal di Cianjur," kata dia.
Menurut dia, langkah tersebut menjadi salah satu tujuan untuk mengembalikan fungsi alam dan menjaga amanah dari leluhur Tatar Sunda, salah satunya Cianjur.
Pasalnya dengan alam yang terjaga, maka bencana alam seperti longsor dan banjir dapat diminimalisir. Sehingga masyarakat bisa aman dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, ataupun lainnya.
"Ini juga disampaikan dalam Milangkala Tatar Sunda. Pesan utamanya kembali menara alam karena ancaman terbesar hari ini ialah tidak selarasnya antara manusia dengan alam. Apalagi di Cianjur ada amanah dari leluhur untuk menjaga gunung, dimana pesannya ialah Pangrango Katari Kolot," kata dia.
Penyelarasan Tata Ruang Wilayah Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baru provinsi yang harus diikuti oleh setiap kabupaten/kota di Jawa Barat. Menurut Dedi, tata ruang ditata kembali dan disesuaikan untuk menjadi ekosistem alam di Jawa Barat.
"Tata ruangnya diubah dengan tidak merusak alam dan mencegah bencana. Karena bagi saya pertumbuhan ekonomi itu pasti diperlukan, tapi nanti apa artinya kemajuan ekonomi kalau bencana. Kalau sudah bencana, semua tidak ada artinya," kata dia.
Menurut dia, tata tuang yang baru sudah disepakati bahkan sudah dikonsultasikan dengan Kementerian ATR. Nantinya, lanjut dia, setiap daerah di Jawa Barat harus mengikuti atau menyesuaikan dengan rencana tata ruang tersebut agar terjadi keselarasan di Jawa Barat.
"Sudah disepakati tata ruang provinsi Jawa Barat. Jadi nanti kabupaten/kota mengikuti apa yang sudah ditetapkan provinsi. Sehingga nanti tata ruangnya satu," kata dia.
(yum/yum)
