Ruang rapat DPRD Kota Sukabumi mendadak penuh sesak, Rabu (20/5/2026). Ratusan ketua RT dan RW dari berbagai wilayah di Kota Sukabumi datang berbondong-bondong membawa satu suara, menagih janji pemerintah soal program P2RW hingga dana abadi Rp10 juta per RT.
Sebagian duduk memenuhi kursi ruang sidang, lainnya lesehan di atas karpet. Suasana sempat memanas ketika para perwakilan RT/RW menyampaikan kekecewaan mereka di hadapan pimpinan dan ketua fraksi di DPRD Kota Sukabumi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator Forum Komunikasi RT/RW Kota Sukabumi, Mauly Fahreza Perwira, menegaskan kedatangan mereka bukan untuk meminta-minta bantuan, melainkan menuntut hak masyarakat yang dinilai belum dipenuhi.
"Kami bukan untuk mengemis ataupun meminta-minta. Kami ke sini hanya untuk menuntut hak dan mendesak Wali Kota memenuhi janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat," kata Mauly kepada detikJabar usai audiensi.
Ada empat tuntutan utama yang dibawa Forum RT/RW dalam aksi tersebut. Pertama, meminta program P2RW tetap dipertahankan karena dinilai menjadi program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat lingkungan.
"Jangan sampai program hasil rembuk warga itu dihilangkan. Karena P2RW ini yang paling terasa manfaatnya untuk pembangunan infrastruktur masyarakat," ujarnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti keterlambatan insentif bagi RT, RW, Linmas, marbut, hingga kader posyandu. Mauly menyebut keterlambatan pencairan insentif sudah berulang kali terjadi dan membuat para pengurus lingkungan kecewa.
"Bahkan kemarin ada RT/RW yang mengeluh sampai tidak bisa lebaran karena insentif belum cair," ungkapnya.
Tuntutan berikutnya menyangkut dana kelurahan yang disebutnya rawan diintervensi pihak tertentu. Ia meminta pengelolaan dana pembangunan di tingkat kelurahan melibatkan RT/RW dan lembaga kemasyarakatan secara langsung.
"Perlu kita ketahui bersama bahwa dana kelurahan ini sudah menjadi makanan tim sukses. Bukan lagi rahasia publik bahwa kontraktual ini selalu menjadi motor bagaimana kelurahan-kelurahan ini diintimidasi," ungkapnya.
Sementara tuntutan terakhir berkaitan dengan janji dana abadi Rp10 juta per RT per tahun yang sempat disampaikan saat masa kampanye Wali Kota Sukabumi.
"Kalau lima tahun menjabat berarti Rp50 juta per RT. Tapi sampai hari ini belum ada realisasinya," kata Mauly.
Ia mengungkapkan, sebanyak 346 anggota Forum RT/RW tercatat hadir dalam aksi tersebut. Mereka juga mengultimatum akan menggelar aksi lebih besar bila tuntutan tak segera ditindaklanjuti.
"Kalau dalam waktu dekat tidak ada statement dari Wali Kota untuk mengembalikan program P2RW, kami akan aksi lebih besar dengan melibatkan warga di masing-masing RT dan RW," tegasnya.
Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Djuanda, mengaku memahami keresahan para ketua RT/RW. Ia memastikan DPRD berkomitmen memperjuangkan program P2RW agar tetap masuk dalam APBD 2026.
"P2RW tidak akan hilang. Kami perjuangkan masuk di anggaran murni, kalaupun belum memungkinkan bisa di perubahan," kata Wawan.
Menurutnya, sebenarnya program P2RW sudah masuk dalam pembahasan RKPD dan Banggar DPRD. Namun muncul persoalan teknis terkait sistem penganggaran dan berkurangnya TKD dari pusat.
"Ini bukan dihilangkan, tapi ada kendala teknis. Kami tetap komitmen memperjuangkannya," ujarnya.
Soal dana abadi Rp10 juta per RT, Wawan menyebut program tersebut masih terkendala regulasi dan nomenklatur anggaran dari pemerintah pusat. "Secara regulasi nomenklatur 'dana abadi' itu tidak bisa digunakan. Tapi kami sedang cari formula dan nama yang tepat agar program itu tetap bisa direalisasikan," ucapnya.
Wawan bahkan mengaku siap mempertaruhkan jabatannya demi memastikan program P2RW tetap berjalan. "Saya tidak akan tanda tangan APBD Perubahan kalau P2RW sampai tidak ada. Itu komitmen kami," tandasnya.
Simak Video "Menantang Adrenalin dengan River Tubing di Sungai Cilumpang, Sukabumi "
[Gambas:Video 20detik]
(mso/mso)
