Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman mendesak Israel menghentikan perluasan permukiman di Tepi Barat. Keempat negara Eropa itu menilai kebijakan pemerintah Israel mengancam stabilitas kawasan dan merusak peluang terwujudnya solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.
Dalam pernyataan bersama yang dilansir AFP, Sabtu (23/5/2026), keempat negara meminta Israel menghentikan ekspansi permukiman serta memperkuat akuntabilitas atas kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut.
"Kami menyerukan kepada pemerintah Israel untuk mengakhiri perluasan permukiman dan kekuasaan administratifnya, memastikan pertanggungjawaban atas kekerasan pemukim dan menyelidiki tuduhan terhadap pasukan Israel," kata negara-negara tersebut dalam pernyataan bersama dilansir AFP, Sabtu (23/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka menyoroti kondisi di Tepi Barat yang dinilai memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Menurut pernyataan itu, kekerasan pemukim terhadap warga Palestina telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Kebijakan dan praktik pemerintah Israel, termasuk penguatan lebih lanjut kendali Israel, merusak stabilitas dan prospek solusi dua negara," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Keempat negara Eropa itu juga mengecam rencana pembangunan permukiman E1 Israel. Proyek tersebut diperkirakan mencakup pembangunan sekitar 3.400 unit rumah di wilayah Tepi Barat yang diduduki, tepatnya di atas lahan seluas 12 kilometer persegi.
Mereka menilai proyek E1 sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
"Perusahaan tidak boleh mengajukan penawaran untuk tender konstruksi E1 atau pembangunan permukiman lainnya. Mereka harus menyadari konsekuensi hukum dan reputasi dari partisipasi dalam pembangunan permukiman, termasuk risiko terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hukum internasional," kata negara-negara tersebut.
Selain itu, Italia, Prancis, Inggris, dan Jerman meminta Israel mencabut pembatasan keuangan terhadap Otoritas Palestina dan ekonomi Palestina.
Keempat negara juga menegaskan penolakan terhadap seruan aneksasi dan pengusiran paksa warga Palestina yang disampaikan sejumlah pihak, termasuk anggota pemerintahan Israel.
Sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023, situasi keamanan di Tepi Barat terus memanas. Wilayah yang diduduki Israel sejak 1967 itu dilaporkan mengalami kekerasan hampir setiap hari.
Pernyataan bersama tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan hubungan antara Eropa dan Israel dalam sepekan terakhir. Ketegangan dipicu beredarnya video yang memperlihatkan perlakuan keras terhadap aktivis Eropa dari armada bantuan menuju Gaza saat ditahan Israel.
Menteri Keamanan Nasional Israel dari kelompok sayap kanan, Itamar Ben Gvir, mengunggah video yang menunjukkan para aktivis dipaksa berlutut dengan dahi menempel ke tanah dan tangan terikat.
Italia dan Spanyol kemudian mendesak Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Ben Gvir. Sementara itu, Irlandia meminta Uni Eropa mengambil langkah terhadap Israel terkait perlakuan terhadap para aktivis, berdasarkan surat bocor yang diperoleh AFP.
Di sisi lain, Inggris memanggil diplomat senior Israel setelah beredarnya apa yang disebut sebagai "video yang menghasut".
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.
(rfs/sud)
