Isu mengenai pencairan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah unggahan menyebut ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengaku belum menerima dana Bantuan Pemerintah (Banper), bahkan dikaitkan dengan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menanggapi kabar yang beredar tersebut, BGN memastikan informasi mengenai terhambatnya pencairan dana operasional MBG tidak benar. Lembaga tersebut menegaskan seluruh proses penyaluran dana Banper kepada SPPG telah diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Banper merupakan dukungan anggaran yang diberikan pemerintah kepada SPPG untuk menjalankan operasional program Makan Bergizi Gratis. Dana tersebut digunakan dalam proses produksi hingga distribusi makanan bergizi bagi para penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, balita, hingga ibu hamil.
Dilansir detikHealth, Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN Lili Khamiliyah mengatakan pencairan dana untuk pelaksanaan MBG telah dilakukan secara nasional pada awal Juni 2026.
"Pelaksanaan pencairan anggaran program MBG pada seluruh SPPG se-Indonesia akan dilaksanakan top up dana Banper pada hari Jumat, 5 Juni 2026," kata Lili dalam keterangan tertulis yang diterima BeritaKlik, Senin (8/6/2026)
"Agar para Kepala KPPG, Kareg, Korwil, Korcam dan Kepala SPPG menyampaikan kepada seluruh yayasan/mitra. BGN memastikan bahwa tidak ada kendala dalam pencairan pelaksanaan MBG di lapangan," lanjutnya.
Terkait rencana ke depan, BGN memiliki beberapa strategi terkait program MBG yang menyesuaikan efisiensi anggaran. Baik itu soal penyesuaian fokus penerima manfaat hingga realisasi program di daerah 3T.
Beberapa rencana itu, di antaranya:
- Refocussing penerima manfaat
- Moratorium dapur pada titik titik baru
- Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM.
- Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
Artikel ini telah tayang di detikHealth.
(iqk/iqk)
