Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, menyoroti fenomena ketergantungan bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum efektif memutus mata rantai kemiskinan.
Sorotan tersebut muncul menyusul masih adanya persoalan terkait pemerataan penyaluran bansos bagi warga Kota Bandung.
Ahmad pun mendorong Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program pengentasan kemiskinan. Langkah ini dinilai penting agar program pemerintah tidak menciptakan masyarakat yang memiliki ketergantungan pada bansos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya, kita dorong Dinsos untuk melakukan evaluasi secara berkala, agar program pengentasan kemiskinan tidak menciptakan masyarakat yang ketergantungan pada bansos, namun menciptakan kemandirian ekonomi pada masyarakat," katanya, Senin (8/6/2026).
Ia menambahkan, konsep bantuan seharusnya menjadi sarana pemberdayaan yang dirancang untuk memandirikan warga kurang mampu secara berkelanjutan.
"Pada dasarnya konsep bantuan dirancang untuk memandirikan masyarakat kurang mampu sehingga mereka bisa berdaya dan mampu secara berkelanjutan, bukan menjadikan masyarakat ketergantungan dengan bansos," ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Sosial, alokasi dana dari APBD maupun APBN saat ini baru mampu mencakup kurang dari setengah total warga miskin di Kota Bandung. Tercatat, masih ada sekitar 60 persen warga rentan yang membutuhkan bantuan.
Simak Video "Video: Tol Cipularang Padat Merayap Menuju Jakarta"
[Gambas:Video 20detik]
(mso/mso)
