Harga BBM Naik, Walkot Bandung Khawatirkan Nasib Kelas Menengah

Harga BBM Naik, Walkot Bandung Khawatirkan Nasib Kelas Menengah

Rifat Alhamidi - detikJabar
Kamis, 11 Jun 2026 14:11 WIB
Ilustrasi Pertamax
Ilustrasi Pertamax. (Foto: Dok. Pertamina)
Bandung -

Pemerintah telah menaikkan harga BBM nonsubsidi. Pertamax (RON 92) yang semula Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, lalu Pertamax Green (RON 95) dari Rp12.900 menjadi Rp19.000 per liter.

Kenaikan itu ternyata mengundang kecemasan bagi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Ia mengaku khawatir jika kondisi tersebut nantinya bakal berdampak bagi pekerja kelas menengah di wilayahnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beban masyarakat sekarang ini luar biasa. Memang BBM bersubsidi itu tidak naik, tetapi kita juga tahu banyak di antara kita yang tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi," kata Farhan, Kamis (11/6/2026).

"Nah, maka bebannya kan artinya makin naik, terutama untuk beban kelas menengah yang merupakan kelas pekerja, kelas paling produktif di Kota Bandung ini," ujarnya menambahkan.

ADVERTISEMENT

Kekhawatiran ini muncul karena kelas pekerja merupakan kalangan yang tidak mendapat bantuan stimulus dari pemerintah. Farhan pun berencana untuk turun melakukan pengawasan, terutama mengenai stok pangan.

Beras, kata dia, jadi salah satu komoditas yang bakal diawasi peredarannya, terutama beras jenis premium dan beras khusus. Ditambah, permintaan akan kebutuhan pokok di Kota Bandung terus melonjak setelah libur panjang beberapa waktu yang lalu.

"Jadi memang tinggi sekali tingkat permintaan Kota Bandung. Dengan tingginya tingkat permintaan Kota Bandung maka harus diimbangi dengan suplai yang cukup. Kita sekarang akan menekan dan melakukan operasi pasar, menyalurkan berbagai macam bantuan, terutama bantuan pangan," ungkapnya.

Pemkot Bandung kata Farhan juga berencana melakukan efisiensi anggaran. Beberapa mata anggaran bakal ditinjau dan hasilnya nanti akan diputuskan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Nah ini evaluasi nih. Kita kan mau RKPD, kita akan lihat nanti apa saja yang bisa kita realokasi untuk memastikan bahwa anggaran yang kita punya ini betul-betul dimanfaatkan untuk meringankan beban masyarakat," pungkasnya.

(ral/sud)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads