Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, meluncurkan dua inovasi digital untuk layanan publik dan pembangunan. Dua layanan tersebut salah satunya disiapkan untuk melayani urusan dokumen kependudukan.
Kedua aplikasi tersebut bernama PRIMA (Platform Registrasi Informasi Masyarakat Aktif) Sukaraja dan SMART KANG (Sistem Monitoring Akuntabel dan Transparansi Kegiatan Pembangunan). Anggota DPRD Kota Bandung Siti Marfuah, memberikan apresiasi atas lahirnya kedua aplikasi ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Siti Marfuah pun turut menyinggung masalah dokumen kependudukan yang selama ini begitu menyulitkan di lapangan. Menurutnya, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi salah satu hambatan utama warga dalam mengakses berbagai layanan pemerintah, mulai dari kesehatan hingga pendidikan.
"Sering kali masyarakat tidak bisa mengakses layanan karena terkendala administrasi kependudukan. Padahal programnya sudah tersedia dan anggarannya sudah disiapkan pemerintah," katanya, Jumat (12/6/2026).
Ia menilai PRIMA Sukaraja dapat menjadi solusi untuk membantu pendataan penduduk, termasuk para pendatang yang tinggal dan bekerja di Kota Bandung. Umi, sapaannya, juga mengapresiasi keterlibatan generasi muda, khususnya siswa SMK Negeri 11 Bandung, dalam proses pengembangan aplikasi tersebut.
"Penduduk non-permanen yang sudah lama tinggal di Kota Bandung juga perlu terdata dengan baik agar mereka dapat mengakses layanan publik sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
"Era digital adalah eranya anak muda. Potensi mereka harus diberikan ruang agar dapat menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan di masyarakat," katanya.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Mahyudin, juga mengapresiasi lahirnya dua inovasi tersebut. Menurutnya, ke depan aplikasi itu berpeluang diintegrasikan dengan platform layanan terpadu Kota Bandung, yakni Sadayana.
"Kami sangat mengapresiasi inovasi yang lahir dari kewilayahan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya datang dari pemerintah kota, tetapi juga dari aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.
"Harapan kami aplikasi yang dibangun teman-teman di Sukaraja dapat disinkronkan dengan Sadayana sehingga masyarakat tidak perlu membuka banyak aplikasi. Semua layanan bisa diakses melalui satu pintu," ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan terbesar dalam digitalisasi pelayanan publik masih berkaitan dengan integrasi dan pemanfaatan data kependudukan.
"Data kependudukan memiliki aturan dan perlindungan khusus sehingga tidak bisa diakses sembarangan. Diperlukan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor agar data tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik," pungkasnya.
(ral/dir)
