Program Sekolah Maung yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat sorotan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Zaini Shofari menilai, implementasi program tersebut terkesan terlalu dipaksakan karena diterapkan secara luas sebelum seluruh aspek pendukung benar-benar siap.
Menurut Zaini, konsep Sekolah Maung seharusnya dapat berkaca pada program Sekolah Garuda Transformasi yang dijalankan pemerintah pusat. Program tersebut diterapkan secara bertahap dan melalui proses seleksi yang ketat.
"Kalau Presiden punya Sekolah Garuda Transformasi, dari 514 kabupaten/kota hanya ada 12 sekolah yang dipilih melalui seleksi ketat. Sekolah yang sudah mapan diberikan penguatan dari sisi guru, kurikulum, hingga infrastruktur," kata Zaini saat diwawancarai detikJabar usai melaksanakan reses di Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jumat (12/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, selain 12 Sekolah Garuda Transformasi, pemerintah pusat juga membentuk empat Sekolah Garuda baru sehingga total hanya 16 sekolah yang dijalankan secara nasional.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru menargetkan pembentukan Sekolah Maung di seluruh daerah. Total ada 41 sekolah yang tersebar di 27 kabupaten dan kota.
"Jawa Barat begitu berani, bahkan saya sebut tanda kutip memaksakan. Karena kesiapan belum cukup, tapi 27 kabupaten/kota harus ada dan total 41 sekolah harus berjalan," ujarnya.
Zaini mengungkapkan, DPRD Jabar sejak awal telah menyampaikan sejumlah catatan terhadap program tersebut. Mulai dari kesiapan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga kepastian payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya.
"Kami di dewan tetap mengkritisi karena belum siap. Mulai dari gurunya, sarananya, sampai payung hukumnya juga menjadi perhatian," ungkapnya.
Ia menambahkan, DPRD sebenarnya lebih mendorong agar Sekolah Maung dijalankan melalui skema percontohan atau pilot project terlebih dahulu sebelum diterapkan secara masif di seluruh Jawa Barat.
"Kami lebih setuju kalau dibuat pilot project dulu, misalnya satu atau tiga sekolah. Setelah dievaluasi baru tahun berikutnya ditambah lagi sampai akhirnya merata. Itu yang kami usulkan," jelasnya.
Namun, lanjut Zaini, karena program tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pelaksanaannya tetap dilanjutkan meski DPRD memberikan berbagai masukan.
"Kami hanya bisa mengawal dan mencoba meyakinkan agar dilakukan bertahap, tapi pemerintah provinsi tetap menjalankan program tersebut," pungkasnya.
(yum/yum)
