Pemerintah Israel kembali memicu ketegangan di Tepi Barat setelah mencabut kewenangan Palestina atas pengelolaan Gua Para Leluhur, yang dikenal umat Muslim sebagai Masjid Ibrahimi. Keputusan tersebut langsung memicu kecaman dari Otoritas Palestina karena dinilai mengubah pengaturan yang telah berlaku selama puluhan tahun.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengumumkan situs suci tersebut tidak lagi berada di bawah pengelolaan otoritas kota Hebron, Tepi Barat. Sebagai gantinya, sejumlah kewenangan akan dialihkan kepada komite yang berada di bawah kendali Israel.
Dalam pernyataan yang diunggah melalui saluran Telegram pribadinya, Smotrich menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Arti dari keputusan ini adalah bahwa banyak wewenang yang sebelumnya diberikan di Hebron dan di situs-situs suci -- termasuk fondasi keberadaan kita, Gua Para Leluhur -- tidak lagi berada di bawah kendali Pemerintah Kota Hebron," kata Smotrich.
Pernyataan itu disampaikan saat Smotrich menghadiri peletakan batu pertama pembangunan permukiman Israel baru di dekat Hebron.
"Ini jauh lebih dari sekadar langkah perencanaan, ini adalah langkah... kedaulatan praktis, pemerintahan," kata Smotrich.
Situs Suci Tiga Agama
Hebron merupakan kota terbesar di Tepi Barat, wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan Israel sejak 1967. Gua Para Leluhur atau Masjid Ibrahimi berada di kawasan H2, wilayah yang dikendalikan Israel dan dihuni sekitar 40.000 warga Palestina serta sekitar 200 keluarga permukim Israel.
Situs tersebut memiliki nilai penting bagi tiga agama besar dunia. Umat Yahudi, Muslim, dan Kristen menghormatinya sebagai lokasi pemakaman Nabi Ibrahim atau Abraham beserta para leluhur dalam tradisi kitab suci.
Berdasarkan Protokol Hebron 1997, sebagian besar pengelolaan kompleks tersebut berada di tangan Palestina. Namun, pejabat Palestina menilai Israel secara bertahap mengurangi kewenangan itu dalam beberapa tahun terakhir.
Keputusan Diambil Melalui Dewan Perencanaan Israel
Direktur organisasi pengawas permukiman Israel, Peace Now, Yonatan Mizrahi, menjelaskan bahwa perubahan kewenangan tersebut lahir melalui keputusan Dewan Perencanaan Tinggi Israel.
"Yang dilakukan Smotrich adalah dia mengendalikan Dewan Perencanaan Tinggi, yang mengadakan pertemuan Rabu lalu di mana mereka memutuskan bahwa tanggung jawab di Hebron ini akan beralih dari kotamadya Palestina Hebron ke Israel," kata Mizrahi.
Keputusan itu menambah daftar kebijakan Israel di Tepi Barat yang memicu penolakan dari pihak Palestina, terutama terkait pengelolaan wilayah dan situs-situs yang memiliki nilai sejarah serta keagamaan tinggi.
Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.
(isa/sud)
