Komisi V DPRD Jawa Barat melontarkan kritik keras terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat terkait pelaksanaan Sekolah Manusia Unggul (Maung) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang memicu gelombang keluhan masyarakat.
DPRD menilai berbagai persoalan yang muncul bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan dari perencanaan dan pelaksanaan yang tidak matang. Mulai dari kebijakan Sekolah Maung, perubahan aturan seleksi di tengah jalan, hingga penggunaan sistem baru pemetaan atau PCMB yang berujung kekacauan.
Penilaian itu disampaikan Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, saat konferensi pers bersama sejumlah anggota Komisi V lainnya seperti Maulana Yusuf, Zaini Shofari, dan wakil ketua Siti Muntamah di Kota Bandung, Kamis (18/6/2026) sore.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Yomanius, persoalan sudah dimulai sejak Disdik Jabar memutuskan menjalankan program Sekolah Maung secara luas tanpa melalui tahapan percontohan yang memadai.
"Padahal saat itu disarankan satu atau dua dulu, sebagai pilot project (percontohan), seperti sekolah Garuda Transformasi," ujar Yomanius.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti perubahan aturan penilaian pada jalur Ketua OSIS dan prestasi nonakademik dalam seleksi Sekolah Maung yang dilakukan saat proses penerimaan tengah berlangsung. Kebijakan tersebut memicu kebingungan dan memunculkan banyak aduan dari calon murid maupun orang tua.
Persoalan semakin melebar ketika Disdik Jabar memutuskan menggunakan sistem dan aplikasi baru dalam pelaksanaan PCMB 2026. Hingga kini, DPRD mengaku belum memperoleh penjelasan yang utuh mengenai alasan pergantian sistem tersebut.
"Nanti kan kita akan menelusuri bagaimana sistem baru itu dipakai. Itu kan akan ditelusuri sampai menjawab penyedianya adalah perusahaan tertentu," katanya.
Komisi V menegaskan fokus mereka saat ini bukan hanya mencari penyebab masalah, tetapi juga memastikan evaluasi menyeluruh dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada tahun-tahun mendatang.
Data Hilang dan Akun Ter-reset Jadi Sorotan
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah mengatakan, proses evaluasi harus dilakukan secara hati-hati mengingat banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke DPRD.
Menurutnya, sejumlah kasus yang ditemukan menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan sistem penerimaan murid baru.
"Misalnya seperti data sudah diterima tapi tiba-tiba hilang. Ternyata ada yang me-reset, dan tidak tahu yang me-reset itu siapa. Kebayang sebuah data, big data kemudian direset. Yang sudah masuk jadi kemudian terlempar. Dan banyak orang tua dan anak itu tidak tahu keterkaitannya hal tersebut," ujarnya.
Ia menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam melihat kegaduhan yang muncul akibat pelaksanaan Sekolah Maung dan PCMB tahun ini.
"Sikap kami adalah satu, sangat kooperatif dengan memberikan kesempatan kepada yang curhat, audiensi, menyampaikan, membuat kanal-kanal dari setiap dapil, karena kami mewakili dari 12 dapil, hampir setiap anggota DPRD mendapatkan curhatan dan kemudian ditampung kemudian disampaikan kemudian kita compiling," ucapnya.
Pansus Masih Dikaji
Terkait menguatnya tuntutan masyarakat agar DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) SPMB 2026, Siti mengatakan langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara instan.
Menurutnya, pembentukan Pansus harus melalui pembahasan bersama pimpinan DPRD dan seluruh fraksi.
"Tentu saja ketika akan membuat pansus ini dibutuhkan sebuah koordinasi terlebih dahulu, mungkin setelah reses kita akan bicarakan lebih lanjut," katanya.
Meski demikian, Siti menegaskan pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi tetap berada di tangan penyelenggara, yakni Dinas Pendidikan Jawa Barat.
"Disdik harus bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, karena eksekutif, eksekusi dari penyelenggaraan dari A sampai selesainya ini adalah Disdik. Disdik harus bisa mempertanggungjawabkan dan tentu saja kami nanti akan audit itu," ucapnya.
Simak Video "Video KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu, Sejumlah Dokumen Disita"
[Gambas:Video 20detik]
(bba/mso)
