Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang menabuh genderang perang terhadap seluruh tindakan kekerasan pada anak, perempuan, hingga penyebaran LGBT. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, Pemkab membentuk satuan tugas (Satgas) yang diisi langsung oleh Forkopimda, tokoh agama, sivitas akademika, dan pihak terkait lainnya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menilai bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara bersama-sama dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak harus hadir sebagai bagian dari solusi dan saling menguatkan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menghadapi persoalan seperti ini, baik pemerintah maupun masyarakat harus saling menguatkan, bukan saling menyalahkan. Kita harus bersama-sama mencari solusi. Saya yakin semua memiliki kepedulian dan keinginan yang sama untuk mengatasi persoalan ini," ujar Dony, Selasa (30/6/2026).
Dony menyampaikan bahwa penanganan berbagai persoalan sosial harus dilakukan melalui pendekatan yang preventif, edukatif, persuasif, dan humanis. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat ketahanan keluarga, pendidikan karakter, nilai-nilai agama dan moral, layanan konseling, serta peningkatan literasi kesehatan mental dan kesehatan reproduksi.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung sistem pelaporan, edukasi masyarakat, penyebarluasan informasi pencegahan kekerasan, serta penguatan data terpadu sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
Terkait hal tersebut, Dony meminta perangkat daerah terkait untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terintegrasi, lengkap dengan target, indikator keberhasilan, mekanisme pengawasan, dan pelaporan secara berkala.
"Program yang disusun harus jelas, terukur, dan melibatkan seluruh pihak agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan secara efektif," katanya.
Di bidang pendidikan, Dony menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter, etika, dan literasi digital. Sekolah juga didorong untuk mengoptimalkan layanan bimbingan dan konseling, membangun lingkungan belajar yang aman dan ramah anak, serta memperkuat mekanisme pelaporan apabila terjadi kekerasan atau perundungan.
Sementara di tingkat desa dan kelurahan, pemerintah akan mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan, PKK, kader Posyandu, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam melakukan deteksi dini, edukasi, pendampingan, dan pelaporan terhadap berbagai potensi kekerasan maupun kerentanan sosial.
Dony juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang cepat, profesional, dan berkeadilan, serta memastikan perlindungan bagi korban dan saksi melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, keluarga tetap menjadi benteng utama dalam membentuk karakter generasi muda. Oleh karena itu, penguatan pola asuh, komunikasi dalam keluarga, penanaman nilai agama, budaya, dan Pancasila, serta pengawasan penggunaan media digital perlu terus ditingkatkan.
"Mari kita perkuat ketahanan keluarga dan pendidikan karakter generasi muda agar mampu menghadapi berbagai tantangan sosial serta terhindar dari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun lingkungan," ungkapnya.
Dony menyebutkan, sebagai langkah awal, Pemkab telah mengantongi Perda maupun Perbup terkait hal tersebut. Untuk lebih menguatkan, pihaknya akan membentuk Satgas yang lebih spesifik.
"Perda sudah ada, ada perda di kita perlindungan perempuan dan anak, ada perbup berkaitan dengan satgas untuk anti-pornografi, ada juga perda tentang kabupaten layak anak dan sebagainya," katanya.
"Tinggal bagaimana efektivitas perda itu dan kami akan tambah satu lagi dengan SE (surat edaran) yang lebih spesifik kepada penanganan kekerasan pada anak, perempuan dan penanganan LGBT. Kami akan segera terbitkan itu dan akan membentuk satgasnya langsung. Satgas penanganan kekerasan pada anak, perempuan dan LGBT, walaupun sekarang sudah ada kemarin, cuma satgasnya masih relatif umum, sekarang lebih spesifik," sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Dony juga berpesan agar masyarakat turut proaktif dengan melaporkan langsung jika melihat maupun mengetahui tindakan yang menyimpang.
"Satgas itu kemudian ada hotline-nya langsung, kalau masyarakat menemukan perlakuan seperti itu, ada kekerasan atau LGBT, atau korban pun mendapatkan perlakuan itu, silahkan lapor langsung ke hotline 112 dan 1110 Polres, soalnya akan segera ditangani, sehingga kita akan cepat menangani masalah itu," tuturnya.
Temukan 7 Kasus LGBT di Sumedang
Di Sumedang sendiri, sejauh ini sudah ditemukan sebanyak tujuh kasus penyimpangan LGBT dari total 26 orang yang terlibat. Kasus tersebut ditemukan tersebar di beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang.
"Sudah ada ditemukan. Dipaparkan tadi ada 26 lebih kalau nggak salah tadi. Ada kecamatan yang terbesar, ada 7 kasus LGBT, dan sebagian sudah ditangani, sudah di hipnoterapi juga, di bimbingan konseling oleh dinas terkait menghadirkan psikolog. Dan ini tentunya, kami pun tadi membahas tentang tempat rehabnya," ungkapnya.
Selain mengoptimalkan fasilitas yang ada, Pemkab Sumedang juga gencar melakukan sosialisasi secara berkala dengan melibatkan sekolah hingga tokoh keagamaan.
"Kalau kesehatan ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif proses pemulihannya. Nah bagaimana cara komprehensif ini kita tangani? Ini hulu ke hilir, sosialisasi dulu. Tadi sepakat keluarga pendidikan utama, tempat lingkungan dan tempat pendidikan," kata Dony.
"Jadi sosialisasi, sosialisasi ini di Sumedang dengan cara keagamaan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian PKK ada sekolah perempuan ke 270 desa. Kemudian kita ada mal pelayanan publik. Ada Puspaga, Itu bisa yang mau sharing, mau apa, di mal pelayanan publik lantai kedua. Itu udah ada. Banyak sekali yang datang ke sana. Lewat telepon, datang langsung. Sosialisasi, kemudian pengawasan diperketat. Makanya ada satgas tadi. Memperkuat ruang gerak pelaku menyimpang. Tadi baik kekerasan maupun LGBT, ada satgasnya," pungkasnya.
Simak Video "Video Menteri PPPA: Pola Asuh Jadi Faktor Penyebab Kekerasan Perempuan-Anak"
[Gambas:Video 20detik]
(mso/mso)
