Masyarakat di Kota Bandung dan Cimahi, rupanya masih kerap kesulitan ketika ada sanak saudaranya yang meninggal dunia. Salah satu urusan yang membuat warga kewalahan yaitu menyediakan kain kafan untuk keperluan pemulasaran.
Bahkan tak jarang, warga sampai harus berutang untuk bisa menyediakan kain kafan yang dibutuhkan. Kondisi ini kemudian yang menggerakan anggota DPR RI Fathi untuk membuat sebuah program bernama 'Bank Kafan'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program ini dipusatkan di rumah aspirasinya, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung. Ia mengatakan, program ini lahir dari keprihatinan setelah melihat fakta di lapangan bahwa masih banyak warga kurang mampu yang kesulitan membiayai pengurusan jenazah.
"Kami menemukan banyak masyarakat di dapil ini yang ketika ada anggota keluarganya meninggal dunia, justru bingung mencari kain kafan. Bahkan ada yang sampai harus berutang sana-sini. Ini sangat menyedihkan," katanya, Minggu (5/7/2026).
Ia mengatakan, masyarakat yang tengah berduka bisa mendapatkan paket kain kafan secara cuma-cuma alias gratis. Paket yang diberikan pun sudah lengkap untuk proses pemulasaraan jenazah, meliputi kain kafan, kapas, hingga kamper.
"Warga yang membutuhkan tinggal datang langsung ke rumah aspirasi. Syaratnya sangat mudah, hanya perlu pencocokan KTP saja untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang warga Bandung atau Cimahi," jelas politikus Partai Demokrat tersebut.
Hingga saat ini, Fathi menyatakan telah menyalurkan hampir 20.000 paket kain kafan pada tahap awal. Program ini ditargetkan bisa menjangkau sekitar 1.596 RW di seluruh wilayah Kota Bandung.
"Kami juga berkoordinasi dengan perangkat RW. Jika ada wilayah yang membutuhkan stok kain kafan gratis untuk warga tidak mampu, silakan hubungi Rumah Aspirasi," imbuhnya.
Tak hanya fokus pada urusan kain kafan, Rumah Aspirasi Fathi juga menjadi wadah bagi warga untuk mengadukan masalah kesehatan dan pendidikan. Fathi menyadari bahwa tugas anggota DPR RI perlu dilakukan dengan aksi nyata di lapangan supaya bisa menyentuh kebutuhan masyarakat.
"Kalau nunggu proses penyusunan undang-undang selesai, itu memakan waktu lama. Sementara rakyat butuh solusi cepat. Itulah kenapa kami lakukan eksekusi langsung, mulai dari bantuan Posyandu, advokasi kesehatan, hingga masalah pendidikan," pungkasnya.
(ral/dir)
