Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda terus memicu pro-kontra di tengah publik. Banyak pihak mempertanyakan urgensi usulan tersebut di saat Jawa Barat masih berkutat dengan persoalan ekonomi, banjir, sampah, pendidikan, hingga infrastruktur.
Merespons hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menegaskan, pembahasan usulan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, salah satu pertimbangan utama DPRD melanjutkan aspirasi itu ke tahap legislasi adalah demi menjaga identitas budaya Sunda yang dinilai mulai tergerus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Urgensinya karena identitas jati diri suku Sunda terancam punah," kata Rahmat saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2026).
Rahmat menekankan, langkah DPRD yang menerima usulan bukan berarti langsung menyetujui perubahan nama provinsi. Tahapan saat ini baru sebatas memberikan ruang agar aspirasi masyarakat tersebut dikaji melalui mekanisme legislasi yang berlaku.
Ia menjelaskan, usulan pergantian nama bukan barang baru. Menurutnya, wacana tersebut memiliki sejarah panjang, bahkan sudah berkembang sejak awal Indonesia merdeka.
"Usulan ini memiliki sejarah panjang bahkan sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu ini usulan mayoritas warga yang tahu ilmu dan sejarahnya," ujarnya.
Atas dasar itu, DPRD menilai usulan tersebut layak dibahas secara resmi melalui penyusunan naskah akademik, kajian komprehensif, serta tahapan legislasi lainnya sebelum diputuskan.
Di sisi lain, kekhawatiran publik juga muncul terkait potensi besarnya biaya yang harus dikucurkan apabila perubahan nama benar-benar terealisasi. Langkah ini diperkirakan berdampak pada penyesuaian berbagai dokumen pemerintahan, identitas kelembagaan, hingga papan nama instansi.
Rahmat mengakui perubahan nama bakal membawa konsekuensi anggaran. Namun, aspek pembiayaan akan dihitung secara cermat apabila usulan tersebut nantinya disetujui.
"Biayanya akan dihitung dan menjadi belanja daerah dari APBD," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Jawa Barat telah menggelar rapat kerja bersama Koordinator dan Pendukung Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat, pekan lalu. Hasil rapat menyepakati agar aspirasi perubahan nama menjadi Provinsi Sunda dilanjutkan ke proses legislasi resmi.
(orb/orb)
