Pemkot Bandung mendiskualifikasi 80-90 peserta pada SPMB 2026. Evaluasi ini dilakukan setelah ditemukan kecurangan dengan mayoritas dugaan pembuatan kartu keluarga (KK) hingga sertifikat atau piagam prestasi akademik yang palsu.
Hasil evaluasi itu diumumkan langsung Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Ia mengaku ikut merasa sedih karena harus mencoret anak-anak yang seharusnya bisa disalurkan ke sekolah karena dugaan kecurangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi 80 sampe 90 orang anak. Karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, terindikasi pelanggaran. Termasuk juga kita melakukan pencegahan terhadap pembuatan KK yang tidak sepantasnya atau tidak seharusnya," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (6/7/2026).
Secara aturan kata Farhan, administrasi kependudukan dalam pembuatan KK memang tidak dibatasi. Namun kemudian, regulasi ini justru ditengarai disalahgunakan hingga Pemkot Bandung harus mengambil keputusan secara tegas.
"Memang secara aturan Dukcapil, satu alamat itu bisa beberapa KK, tidak dibatasi. Ini peraturan nih, bahwa satu rumah, satu alamat, itu bisa sampai 100 gitu, bisa wae secara aturan mah. Tapi pertanyaannya kan gini, pantes teu? Da asa teu mungkin nya gitu," ungkapnya.
"Nah, maka itu kemudian dilakukanlah seleksi-seleksi-seleksi. Ada yang palsu, kebanyakan palsu sayangnya. Maka dengan sangat berat hati, ada sekitar 80-an sampai 90 anak yang terpaksa kita diskualifikasi pendaftarannya," tuturnya.
Puluhan peserta SPMB 2026 yang didiskualifikasi itu kata Farhan mayoritas terjadi di jenjang SMP. Temuan ini selaras dengan dugaan puluhan KK yang tercantum di restoran.
"Pelanggaran mayoritas SMP karena KK, ada juga beberapa yang memalsukan sertifikat kejuaraan, sertifikat prestasi non-akademik. Kemarin kan ada restoran diperiksa, yang sahnya cuma 5 KK, yang lainnya yang 15 nggak," terangnya.
Meski demikian, Farhan menjamin kuota sekolah di Kota Bandung secara keseluruhan masih memadai untuk menampung siswa baru. Siswa yang tidak diterima, direkomendasikan untuk disalurkan ke sekolah swasta.
"Sampai sejauh ini, kalau dihitung dari daya tampung baik negeri maupun swasta, harusnya seluruh anak yang mau masuk SD di Kota Bandung, negeri dan swasta, tersedia kursinya. Demikian juga lulusan SD yang masuk SMP semua tersedia gitu. Insya Allah Kota Bandung akan bisa menyelesaikan tentang tugas kita di SPMB dengan cepat dan baik," pungkasnya.
(ral/sud)
