Satpol PP Kota Bandung kembali membongkar lapak PKL kosong di kawasan Cicadas Market. Penertiban ini dilakukan untuk mendukung penataan lingkungan yang nantinya jadi jalur proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.
Informasi yang diperoleh, ada 11 titik lapak PKL kosong yang dibongkar dengan rincian 6 kios dan 5 meja dagangan. Pembongkaran itu pun dilakukan pada Senin (4/5) kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi pada prinsipnya, ini merupakan tindak lanjut penertiban kios-kios ataupun lapak PKL yang berada di sekitaran Cicadas Market. Karena hal ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi juga dalam rangka nanti kegiatan BRT," kata Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi, Selasa (5/5/2026).
Sebagaimana diketahui, jika melihat regulasinya, Cicadas Market sebetulnya merupakan zona merah untuk PKL. Penataan PKL Cicadas Market pun dilakukan pada 2019 silam, dengan menyediakan 542 tempat berjualan untuk 602 pedagang yang merupakan CSR dari Telkomsel.
Namun menurut Bambang, penertiban lapak PKL di sana sudah dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan koordinator PKL Cicadas Market. Satpol PP pun kata dia hanya tinggal melaksanakan tugasnya untuk proses pembongkaran.
"Makanya kita bantu dengan tenaga kita, pengangkutan dari kita, sama penertibannya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tertib dan kondusif, nah itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat titik-titik lain yang nantinya akan jadi program BRT ke depan," ungkapnya.
Bambang menyatakan, penertiban lapak PKL akan dilakukan dengan menyasar di 12 kecamatan di Kota Bandung. Sementara di Cicadas Market, lapak lainnya juga bakal dibongkar untuk penataan proyek BRT.
"Intinya kita memberikan sosialisasi kepada para koordinator bahwa suatu waktu ini kegiatan BRT berjalan, mereka sudah paham, sudah mengerti. Karena kegiatan BRT ke depan juga kan untuk kepentingan masyarakat Kota Bandung," katanya.
"Kalau yang di Cicadas Market, kita utamakan kios yang sudah tidak digunakan oleh para pedagang. Yang lain kita melakukan pendekatan, agar pada prinsipnya para pedagang juga bisa melakukan penerbitan secara mandiri. Yang jelas pada prinsipnya kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan," pungkasnya.
(ral/sud)
