Roda perekonomian di wilayah Priangan Timur disinyalir sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya hal ini terindikasi dari tingginya persentase kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) pelaku usaha di berbagai sektor. Kegagalan usaha berimbas pada gagal bayar kredit.
Angka kredit macet di Priangan Timur yang mencakup Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran bahkan berada di atas rata-rata Jawa Barat dan nasional. Berdasarkan data yang dirilis Kantor OJK Tasikmalaya per posisi 31 Maret 2026, rasio kredit bermasalah perbankan di wilayah tersebut berada di level 4,73 persen.
Angka NPL Priangan Timur ini berada di atas rata-rata NPL Jawa Barat yang sebesar 3,44 persen, maupun rata-rata NPL nasional yang terjaga di level 2,35 persen. Bahkan untuk rasio NPL di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) jauh lebih tinggi, mencapai angka 24,6 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Kantor OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati memberikan catatan khusus terhadap profil risiko perbankan di wilayah Priangan Timur ini. "Jadi dari awal pemberian itu kan kita sudah sangat menekankan kepada perbankan untuk penyaluran kreditnya itu selalu berprinsip kehati-hatian. Terutama bagi BPR yang menjadi tugas pengawasan kami," kata Nofa, Jumat (22/6/2026).
Tingginya kredit bermasalah ini, jika dilihat dari sisi pelaku usaha, dipicu banyak hal. Salah satunya akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu sebagai imbas beragam faktor penyebab.
"NPL BPR bisa tembus 24 persen itu penyebabnya, pertama gagal usaha berujung gagal bayar. Recovery dari pandemi belum tuntas, kemudian dihantam kondisi ekonomi yang demikian," kata Nofa.
Sementara jika dilihat dari sisi perbankan, tingginya NPL bisa disebabkan kurang hati-hati memberikan kredit akibat aksi ekspansi yang jor-joran.
"Kalau dari sisi perbankan, soal kehati-hatian itu selalu menjadi tekanan dari OJK kepada BPR. Itu kenapa kita setiap tahun melakukan pemeriksaan terhadap bank, salah satunya memastikan penyaluran kreditnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian," kata Nofa.
Kenaikan Suku Bunga Bank Indonesia
Kondisi NPL yang tinggi ini diperparah juga dengan dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang baru saja naik menyentuh angka 5,25 persen pada Rabu kemarin.
"BI rate ke 5,25 ya, kalau BPR itu kan tidak akan secara langsung menaikan suku bunganya. Dia akan terlebih dahulu menghitung kembali. Jadi ada jeda, ada penyesuaian, tidak serta merta naik," kata Nofa.
Nofa mengatakan jika perbankan khususnya BPR menaikkan suku bunga, justru akan mempersulit ekspansi. Selain itu masyarakat pun akan keberatan karena sulit membayar, buntutnya kredit bermasalah semakin tinggi.
"Rata-rata BPR itu suku bunganya sudah tinggi. Nanti kami sampaikan kalau naik lagi masyarakat akan keberatan. Mereka akan susah ekspansi, biasanya sih mereka lebih memilih menekan margin," kata Nofa.
Data OJK Tasikmalaya menunjukkan kredit macet tertinggi justru terjadi di sektor UMKM. Pada kredit di bank umum, NPL untuk sektor UMKM berada di angka 7,70 persen. Sementara NPL kredit UMKM pada BPR melonjak tajam hingga menyentuh angka 24,64 persen.
Selain itu terungkap pula data lima besar sektor penyaluran kredit di Priangan Timur, sektor Perdagangan Besar dan Eceran mencatatkan rasio NPL tertinggi yakni mencapai 9,35 persen (dengan baki debit Rp13,55 triliun).
Kemudian sektor Industri Pengolahan yang memiliki rasio NPL 8,76 persen (baki debit Rp3,34 triliun), serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan rasio NPL sebesar 5,10 persen (baki debit Rp3,52 triliun).
Sebaliknya, sektor Rumah Tangga dan sektor Bukan Lapangan Usaha Lainnya terpantau aman dengan rasio NPL masing-masing sebesar 1,94 persen dan 2,34 persen.
(iqk/iqk)
