Wacana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung kembali mencuat setelah mendapat arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah pusat disebut ingin mengoptimalkan kembali sejumlah bandara, termasuk Husein Sastranegara di Bandung dan Adi Sutjipto di Yogyakarta.
Namun rencana tersebut memunculkan perdebatan. Di satu sisi, masyarakat Bandung dinilai akan diuntungkan karena akses penerbangan kembali dekat ke pusat kota. Di sisi lain, ada persoalan keselamatan penerbangan hingga masa depan pengembangan Kota Bandung yang dinilai perlu dikaji lebih dalam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno menilai warga Bandung kemungkinan besar akan menyambut baik jika Bandara Husein kembali melayani penerbangan komersial secara penuh.
"Ya orang Bandung sih senang-senang saja kalau dibuka artinya bisa dekat. Cuma memang harus dipertimbangkan lagi nanti mengganggu gak kegiatan aktivitas angkatan udara di situ," ujar Djoko saat diwawancarai, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar soal kebutuhan penerbangan, melainkan dampak jangka panjang terhadap tata ruang Kota Bandung dan operasional penerbangan di kawasan padat penduduk.
Djoko menilai keberadaan bandara aktif di tengah kota akan membuat pengembangan gedung bertingkat di Bandung semakin terbatas karena aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
"Bandung itu kalau banyak pesawat bahaya karena banyak gedung bertingkat. Bandung juga gak akan bisa punya gedung tinggi juga nanti karena lokasinya ada pusat kota," katanya.
"Iya dikaji lebih dalam lagi. Nanti Bandung gak bisa bangun gedung tinggi lagi, jadi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) itu membuat kota Bandung gak bisa punya gedung tinggi lagi," lanjut Djoko.
Selama ini, Bandara Husein Sastranegara sebenarnya tidak sepenuhnya berhenti beroperasi. Sejak mayoritas penerbangan jet komersial dipindahkan ke Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada 2023, Husein masih melayani penerbangan pesawat baling-baling (ATR), penerbangan militer, dan aktivitas tertentu lainnya.
Sementara itu, Bandara Kertajati di Majalengka kini diwacanakan menjadi pusat pemeliharaan dan perawatan pesawat atau Maintenance, Repair and Overhaul (MRO).
Djoko justru mendorong agar pengelolaan Bandara Kertajati diserahkan penuh kepada InJourney agar pengembangannya lebih optimal dan tidak terus membebani pemerintah daerah.
"Kalau saya cenderungnya Kertajati udah serahkan saja ke Injourney. Kalau mayoritas sahamnya masih milik Pemprov Jawa Barat ya mereka gak mau (terlalu mengembangkan)," ujarnya.
Menurut Djoko, jaringan dan pengalaman InJourney dinilai lebih memungkinkan untuk mengembangkan Kertajati sebagai bandara utama Jawa Barat dibanding tetap dipertahankan dalam skema saat ini yang dikelola oleh BUMD Pemprov Jawa Barat.
"Ya lebih baik itu diserahkan saja ke Injourney yang punya banyak jaringan kan. Dipaksakan milik Jabar rugi terus kan," pungkasnya.
