Masa depan pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo segera menemui titik terang. Pemkot Bandung rencananya bakal mengumumkan pemenang lelang hari ini, Rabu (10/6/2026) bersama Kementerian Kehutanan.
Setelah diumumkan, pemenang lelang Bandung Zoo diwajibkan membayar biaya kontribusi ke Pemkot Bandung. Nilainya sebesar Rp 4,3 miliar dan harus disetorkan setelah tanda tangam kontrak pengelolaan.
"Begitu tanda tangan PKS (perjanjian kerja sama), mereka harus langsung membayar kontribusi tetap Rp 4,3 miliar di depan," kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah tanda tangan, pemenang lelang juga diwajibkan untuk urusan pakan satwa di Bandung Zoo. Sedangkan gaji karyawan, masih ditangani Pemkot Bandung hingga 25 Juni 2026.
"Jadi ketika mereka tanda tangan, maka mereka bertanggung jawab terhadap pakan, terhadap operasional. Nah khusus untuk gaji karyawan, masih akan dibayarkan oleh pemerintah sampai 25 Juni ," ucapnya.
Farhan tak menampik, pengelolaan Bandung Zoo butuh biaya investasi yang besar. Setelah tutup sekitar 6 bulanan, pemenang lelang juga bakal dibebankan biaya pembenahan sejumlah area yang selama ini berhenti operasional.
"Betul, itu bagian dari investasi yang mahal. Secara bisnis, secara finansial, ini adalah lembaga konservasi berbadan hukum yang memiliki kemampuan finansial yang sangat kuat. Memanfaatkan modalnya harus gede lah pokonya mah," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, ada tiga lembaga konservasi yang saat ini sedang mengikuti lelang pengelolaan Bandung Zoo. Ketiganya adalah Taman Safari Indonesia (TSI), Faunaland Ancol, Jakarta, dan Gembira Loka.
Baca juga: Dilema Lahan Alat Pengolah Sampah di Bandung |
Berdasarkan dokumen pengumuman, lelang ulang pengelolaan Bandung Zoo dimulai pada 26 Mei 2026. Penjelasan tender dilakukan pada 3 Juni 2026, disusul pemasukan dokumen penawaran pada 4 Juni 2026, dan jadwal pelaksanaan tender pada 8 Juni 2026.
Kemudian, jadwal pelaksanaan tender dilaksanakan pada 8 Juni 2026. Penetapan mitra dilakukan pada 9 Juni 2026, dan penandatanganan kerja sama dilakukan pada 12 Juni 2026.
(ral/sud)
