Wacana pengalihan pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat respons dari manajemen BIJB. Pengelola bandara memilih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT BIJB Ronald H Sinaga membenarkan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut peluang pengelolaan Kertajati beralih ke Kemenhan sudah mencapai sekitar 90 persen.
Baca juga: Kenang Sutrisno Saat Berjuang Bangun BIJB |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dikatakan oleh beliau ya kita ikut aja, ikut aja," kata Ronald saat diwawancarai, Selasa (30/6/2026).
Sebagai pelaksana, Ronald menegaskan PT BIJB saat ini hanya menunggu keputusan dari pemerintah selaku pemegang kebijakan terkait pengalihan pengelolaan bandara di Kabupaten Majalengka itu.
"Saya pelaksana saja. Saya menunggu saja pelaksana pimpinan, tapi yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu benar," ujarnya.
Di balik wacana pengalihan tersebut, Ronald mengungkapkan kondisi keuangan BIJB saat ini memang belum ideal. Menurutnya, persoalan utama Kertajati bukan semata-mata infrastruktur, melainkan minimnya pergerakan pesawat yang berdampak langsung pada pemasukan bandara.
"Problem Kertajati itu kan nggak ada cash flow. Cash flow yang nggak ada kenapa? Karena nggak ada pergerakan pesawat yang take-off landing," katanya.
Ia menjelaskan, lesunya aktivitas penerbangan dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya adalah berkurangnya armada pesawat yang beroperasi di Indonesia.
"Kenapa pesawat nggak ada yang take-off landing di situ, pesawatnya juga sedang berkurang sekarang, dulunya 750 se-Indonesia, sekarang tinggal 308 yang flying," ungkap Ronald.
Selain jumlah armada yang menyusut, maskapai juga harus menghadapi kenaikan biaya operasional yang membuat pembukaan rute baru semakin sulit dilakukan.
"Kemudian total operating cost pesawat juga naik. Harga avtur naik, kemudian nilai tukarnya juga naik, ya kan? Kemudian harga spare part naik, spare part pesawat. Otomatis total operating cost daripada pesawat kan naik," jelasnya.
Menurut Ronald, tingginya biaya operasional akhirnya berpengaruh terhadap harga tiket. Di sisi lain, daya beli masyarakat untuk membeli tiket pesawat juga ikut menurun.
"Total operating cost daripada pesawat naik dikalikan jumlah load factor, itulah harga tiket. Kemudian capacity to pay orang buat beli tiket pun berkurang, daya beli. Okelah maskapainya mau, pertanyaan ada nggak manusianya segitu banyak?" katanya.
"Artinya kan saya nggak punya cash flow, itu kan sumber pendapatan saya, dari movement pesawat, pergerakan pesawat," lanjutnya.
Ia juga menilai pengembangan Kertajati tidak bisa hanya mengandalkan operasional bandara. Menurutnya, kawasan sekitar harus mampu menjadi tujuan perjalanan agar permintaan penerbangan ikut meningkat.
"Tiba-tiba airline lihat, 'Ih ini terbang dari Kertajati penumpangnya cuma sekian' jumlahnya. Pertanyaannya kenapa? Saat ini harus definisikan Kertajati itu bukan destination airport kayak Denpasar. Orang mau ke Denpasar karena itu destination. Kertajati udah jadi destination belum? Kita harus kembangkan seputarnya," ucapnya.
(bba/sud)
