Bupati Indramayu Lucky Hakim akhirnya buka suara terkait alasannya tidak menemui massa petambak saat unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Lucky menegaskan ketidakhadirannya bukan bentuk penghindaran, melainkan karena tidak adanya permohonan audiensi yang masuk, baik melalui jalur resmi maupun informal.
Ia mengaku telah menanyakan langsung hal tersebut kepada perwakilan massa. Hasilnya, memang tidak ada upaya komunikasi yang dilakukan untuk meminta pertemuan secara formal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tanya ke mereka, apakah ada yang bersurat ke saya secara resmi atau ada yang melalui WhatsApp? Mereka nggak ada yang menjawab," ujar Lucky saat ditemui di Pendopo Indramayu, Senin (6/4/2026) sore.
Saat aksi berlangsung, Lucky mengaku tengah menjalankan agenda bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menganggap pertemuan itu krusial karena berkaitan dengan urusan keuangan pemerintahan yang tidak dapat ditinggalkan.
Menurut Lucky, kehadiran BPK memiliki konsekuensi serius bagi pemerintah daerah jika tidak dipenuhi. Hal inilah yang membuatnya memprioritaskan agenda tersebut ketimbang menemui massa aksi.
"Saya nemuin BPK karena BPK ini orang keuangan, bahaya kalau tidak ditemui, berarti harus ditemui," katanya.
Ia pun menekankan pentingnya perbaikan komunikasi di masa mendatang agar kesalahpahaman serupa tidak terulang. "Silakan demo, tapi yang baik-baik saja jangan sampai merusak fasilitas umum. Semua ada solusinya, kita selesaikan dengan cara yang sesuai aturan, dengan santun, jangan ada provokasi," ujar dia.
Di sisi lain, Lucky juga menyinggung aksi massa yang memberikan uang koin di depan Pendopo. Ia menegaskan tidak dapat menerima uang tersebut karena berpotensi masuk kategori gratifikasi yang melanggar aturan bagi pejabat negara.
"Ya, tadi katanya uangnya dikumpulkan dari keringat rakyat, baju saya juga, dan juga listrik ini nyala juga ada keringat rakyat, saya tahu itu.
Jadi bagi saya nggak apa-apa, saya nggak mau menerima uangnya tapi yang dirusak itu dibenerin saja. Kenapa saya nggak mau terima uangnya? Karena kalau saya terima uangnya itu nanti gratifikasi," ungkap Lucky.
Ia menambahkan, seluruh perbaikan fasilitas umum telah ditanggung oleh APBD, sehingga tidak memerlukan kontribusi uang tunai secara langsung dari masyarakat.
"Itu, kan, dibangun pakai APBD, jadi kalau misalnya ada pembenahan atau perbaikan nunggu APBD, itu kalau dari sisi Pemda," pungkasnya.
Simak Video "Video: Wamendagri Ungkap Lucky Hakim Sedang Diperiksa Buntut Liburan ke Jepang"
[Gambas:Video 20detik]
(mso/mso)
