Sejumlah kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, Kota Cirebon, sudah hampir sebulan tak beroperasi akibat seretnya pasokan BBM. Jatah subsidi yang terbatas, ditambah sulitnya mendapatkan BBM non-subsidi, membuat banyak kapal tak bisa berangkat melaut.
Pantauan detikJabar, Rabu (15/4/2026), deretan kapal tampak berjajar di pelabuhan. Sudah sekitar sebulan lamanya, kapal-kapal itu lebih banyak bersandar, menunggu pasokan bahan bakar.
Di tengah situasi itu, beberapa orang tampak duduk di geladak kapal. Sementara sebagian lainnya berkumpul sembari mengobrol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seorang pengurus kapal, Tesi, bercerita mengenai kondisi tersebut. Ia mengatakan situasi ini cukup memberatkan, terutama bagi operasional kapal yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
"BBM saat ini sangat susah. Dari pemerintah cuma dapat 15 KL (Kiloliter). Kalau bisa sih minta dilebihin, kira-kira 24 KL. Kalau tidak 20 KL. Soalnya kebutuhan buat berangkat paling nggak 24 KL, itu untuk kapal 30 GT," kata dia.
Menurut Tesi, kekurangan itu sebelumnya masih bisa ditutup dengan membeli BBM non-subsidi dari pihak swasta. Tapi dalam sebulan terakhir, jalur itu ikut tersendat.
"Kekurangannya itu biasanya kita ngisi pakai non-subsidi. Tapi sekarang non-subsidi langka. Nggak ada. Sudah sekitar satu bulan ini," ujarnya.
Akibatnya, kapal tak bisa berangkat. Ia menjelaskan, untuk sekali berangkat melaut, kapal bisa menghabiskan waktu empat hingga lima bulan.
"Kita biasanya beroperasinya ke Laut Jawa. Biasanya (waktunya) 4 sampai 6 bulan," terang Tesi.
Kondisi ini dibenarkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon, Karsudin. Ia menyebut kelangkaan BBM membuat ratusan kapal menumpuk di pelabuhan.
"Hampir 100 lebih kapal numpuk, sudah hampir satu bulan nggak beroperasi," kata Karsudin.
Menurutnya, persoalan utama ada pada selisih antara kebutuhan dan jatah BBM subsidi. Untuk kapal 30 GT ke bawah, kebutuhan ideal mencapai 24 KL untuk sekali keberangkatan. Sementara jatah yang diberikan saat ini hanya 15 KL.
"Sebenarnya kebutuhan BBM untuk satu kapal itu 24 KL untuk satu kali perjalanan selama 4 sampai 5 bulan. Itu untuk kapal 30 GT ke bawah. Jadi kapal yang bisa membeli solar subsidi itu kapal 30 GT ke bawah," kata Kasrudin.
Kekurangan itu biasanya dipenuhi dari BBM non-subsidi. Namun kini pasokannya juga tidak tersedia.
"Yang membuat kapal numpuk karena kekurangan (BBM) itu nggak bisa ditutup. Non-subsidi juga nggak ada," ujarnya.
Persoalan ini turut berdampak kepada ABK. Jika satu kapal mempekerjakan rata-rata 13 ABK, maka dari 100 kapal yang tak beroperasi, sekitar 1.300 orang kehilangan pekerjaan sementara.
"Dampaknya adalah ABK menganggur. Satu kapal itu rata-rata 13 orang. Kalau ada seratus kapal, berarti ada 1.300 yang nganggur," kata Karsudin.
Karsudin mengatakan, pihaknya telah berkali-kali mengirim surat ke berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk meminta penambahan kuota.
"Untuk masalah subsidi, kita sudah berulang-ulang mengirim surat sampai ke ESDM, ke Pertamina, tapi belum ada realisasi. Kami sedang berupaya melalui dinas DKPPP, kami memohon agar dikasih 20 KL, dari sebelumnya 15 KL. Syukur-syukur 24 KL," ujar dia
Sementara itu, pengurus Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Kejawanan, Nurdin, menjelaskan stok BBM subsidi sebenarnya masih aman. "Kalau subsidi sejauh ini terpenuhi, sesuai rekomendasi dari pemerintah 15 KL per kapal," kata Nurdin.
Namun ia mengakui jumlah tersebut memang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kapal berangkat melaut. Masalah muncul ketika BBM non-subsidi sulit didapat.
"Masalahnya kan ketika melaut itu dengan 15 KL per kapal itu kurang. Biasanya kekurangannya mereka beli yang non-subsidi dari non-Pertamina, dari beberapa perusahaan swasta. Kebetulan yang saya pantau memang beberapa hari ini nggak ada suplai ke sini," ujarnya.
Di sisi lain, kuota BBM subsidi untuk kapal di PPN Kejawanan juga mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari kebutuhan ideal sekitar 5.000 KL per tahun, saat ini hanya sekitar 2.500 - 2.800 KL yang tersedia.
"Sebenarnya idealnya per tahun itu 5.000 KL. Itu untuk kurang lebih 126 kapal. Cuma untuk tahun ini kemungkinan kita dikasih 2.500 atau 2.800 KL," kata dia.
"Idealnya kalau di sini itu 5.000 KL. Sama seperti di tahun 2018, itu kan 5.000 KL," kata dia menambahkan.
Pemerintah daerah mengakui persoalan ini. Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan DKPPP Kota Cirebon, Yudi, menyebut keterbatasan kuota menjadi alasan utama pembatasan distribusi BBM subsidi.
"Sebenarnya kebutuhan satu kapal itu 20 sampai 24 Kiloliter untuk kapal yang 30 GT," kata Yudi.
"Tapi misalkan pengennya 20 Kiloliter, kok dinas rekomendasinya cuma 15 ribu liter, kenapa? Itu karena kuotanya terbatas," sambung dia.
Ia menjelaskan, total kuota yang tersedia harus disesuaikan dengan jumlah kapal yang berhak menerima subsidi, yakni sekitar 126 kapal.
"Kapal yang 30 GT ke bawah yang berhak mendapat subsidi itu ada 126 kapal. Jadi total kapal itu semua ada 286. 126 kapal itu 30 GT ke bawah, sisanya di atas 30 GT," terang Yudi.
Lebih lanjut, Yudi mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi kapal nelayan. Ia menegaskan, pemerintah daerah secara rutin mengajukan penambahan kuota ke pemerintah pusat.
"Bukan berarti kita diam saja. Kita selalu berusaha agar ada penambahan kuota kepada pemerintah pusat melalui BPH Migas. Kita selalu berkirim surat setiap tahun," kata dia.
(yum/yum)
