Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar nonsubsidi berdampak serius terhadap aktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Indramayu. Ratusan kapal dilaporkan tidak dapat melaut, mengakibatkan ribuan anak buah kapal (ABK) kehilangan pekerjaan.
Kondisi tersebut memicu aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan nelayan dan pemilik kapal yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karangsong, Senin (4/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aksi itu, massa menyampaikan aspirasi melalui orasi serta pembacaan surat tuntutan yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Bupati Indramayu Lucky Hakim.
Ketua Umum Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, menyebut lonjakan harga solar nonsubsidi menjadi beban berat bagi nelayan. Ia menilai kenaikan tersebut tidak sebanding dengan harga jual ikan yang stagnan.
"Harga solar industri saat ini mencapai sekitar Rp27 ribu per liter, meningkat signifikan dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp16 ribu per liter. Akibatnya, ratusan kapal terpaksa berhenti beroperasi dalam hampir dua bulan terakhir," ujarnya saat ditemui pascaorasi, Senin (4/5/2026).
Kajidin menambahkan, sebagian kapal yang masih berada di laut diperkirakan akan menghadapi kendala serupa saat kembali ke darat, karena tingginya biaya operasional yang tidak tertutupi oleh hasil tangkapan.
Ia menegaskan perlunya intervensi pemerintah untuk menjaga keberlangsungan industri perikanan tangkap. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penetapan harga khusus solar nonsubsidi bagi kapal di atas 30 gross ton (GT), dengan nilai di antara harga subsidi dan harga industri.
"Kapal berkapasitas di atas 100 GT membutuhkan sekitar 100 ribu liter solar untuk satu kali melaut. Dengan harga saat ini, biaya bahan bakar saja bisa mencapai Rp3 miliar, belum termasuk kebutuhan logistik bagi ABK selama berbulan-bulan di laut," ungkap Kajidin.
Sementara itu, Ketua Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Karangsong, Suwarto, menyebutkan terdapat sekitar 600 kapal di Pelabuhan Karangsong. Dari jumlah tersebut, sekitar 300 kapal menggunakan solar nonsubsidi.
"Lebih dari 100 kapal pengguna solar industri telah berhenti melaut dari abis Idulfitri. Kondisi ini berdampak langsung pada ribuan ABK, karena satu kapal saja bisa mempekerjakan sekitar 15 hingga 17 orang," katanya.
Para nelayan juga mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga ikan agar seimbang dengan biaya operasional, terutama bahan bakar, sehingga kegiatan melaut tetap layak secara ekonomi.
(orb/orb)
