Anggaran Toilet Ketua DPRD Indramayu Rp 51 Juta Tuai Polemik

Anggaran Toilet Ketua DPRD Indramayu Rp 51 Juta Tuai Polemik

Burhannudin - detikJabar
Jumat, 22 Mei 2026 16:30 WIB
Gedung DPRD Indramayu
Gedung DPRD Indramayu (Foto: Burhannudin/detikJabar)
Indramayu -

Polemik anggaran pembangunan toilet untuk Ketua DPRD Kabupaten Indramayu senilai Rp51,75 juta terus menuai perhatian publik. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya stabil, kebijakan tersebut mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa hukum.

Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (GMHI) menjadi salah satu pihak yang menyampaikan kritik terhadap pengalokasian anggaran tersebut. Ketua Umum GMHI, Rendi Wirman Salas, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mencoba meminta penjelasan langsung kepada Ketua DPRD Indramayu, Nurhayati, melalui pesan WhatsApp.

"Kami sudah menghubungi beliau untuk meminta klarifikasi terkait anggaran toilet yang nilainya cukup besar itu," ujar Rendi, Jumat (22/05/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, GMHI juga berencana membawa persoalan ini ke ranah diskusi bersama aparat penegak hukum. Dalam waktu dekat, organisasi tersebut disebut akan melakukan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat guna mempertanyakan urgensi dan proses penganggaran fasilitas tersebut.

ADVERTISEMENT

Rendi menilai, anggaran itu berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat, terlebih ketika kebutuhan publik lainnya masih banyak yang perlu mendapat perhatian.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Ketua DPRD Indramayu Nurhayati belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dikirimkan detikJabar dan sejumlah pihak.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan (Plt Sekwan) DPRD Indramayu, Dulyono, menegaskan bahwa dokumen anggaran yang ramai diperbincangkan masih dalam tahap berjalan dan belum seluruhnya direalisasikan.

Ia menjelaskan, rencana anggaran tersebut telah melalui mekanisme perencanaan sejak tahun sebelumnya, mulai dari penyusunan rencana kerja hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diproses sesuai ketentuan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Terima kasih kepada masyarakat dan media yang ikut mengawasi serta mengkritisi DPA Setwan DPRD Indramayu. Semua masih terbuka untuk evaluasi," kata Dulyono kepada detikJabar saat ditemui di ruang kerjanya.

Dulyono juga mengaku masih melakukan kajian terhadap sejumlah pos anggaran di lingkungan Setwan DPRD Indramayu. Ia menyebut sebagian usulan tersebut telah diajukan sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Sekwan.

"Kalau memang nantinya perlu dievaluasi, tentu akan kami koreksi dan koordinasikan dengan instansi terkait," pungkasnya.




(dir/dir)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads