Puluhan warga Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mendatangi Kantor Bupati Cirebon, Senin (25/5/2026). Dengan membawa berbagai tuntutan, mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani banjir rob yang selama bertahun-tahun merendam kawasan pesisir tersebut.
Aksi unjuk rasa berlangsung di halaman kantor pemerintahan dengan pengawalan aparat keamanan. Warga menyuarakan keresahan akibat rob yang dinilai semakin parah dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
Dalam aksinya, warga menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Mulai dari percepatan pembangunan tanggul laut atau giant sea wall, penetapan status tanggap darurat dan mitigasi bencana, normalisasi saluran irigasi pesisir, hingga kebijakan pembebasan atau alih fungsi lahan terdampak rob.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, warga juga meminta rehabilitasi irigasi lingkungan permukiman dan pembebasan pajak bagi tambak yang sudah tidak produktif akibat terendam air laut.
Perwakilan warga, Sanuri, mengatakan kondisi rob yang terus terjadi membuat masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian, terutama petani tambak dan nelayan.
Menurutnya, sebagian besar tambak milik warga kini rusak dan tidak lagi bisa dimanfaatkan untuk budidaya.
"Setiap hari masyarakat tidak punya penghasilan karena tambaknya hancur semua. Kalau tidak ada penanganan, masyarakat bisa semakin terpuruk," ujar Sanuri.
Ia menjelaskan, banjir rob di Desa Ambulu sebenarnya sudah terjadi hampir sembilan tahun terakhir. Namun kondisi pada tahun ini disebut menjadi yang paling parah karena genangan air semakin sering terjadi dan bertahan lebih lama.
"Kalau dulu rob hanya beberapa kali dalam sebulan, sekarang hampir 20 hari dalam sebulan," katanya.
Kondisi tersebut membuat aktivitas warga terganggu. Sejumlah akses permukiman kerap tergenang, sementara lahan tambak yang sebelumnya menjadi sumber ekonomi masyarakat perlahan tidak lagi bisa digunakan.
Warga berharap pemerintah segera membangun tanggul penahan ombak di sepanjang pesisir untuk menekan dampak rob yang terus meluas ke area permukiman dan tambak warga.
Sanuri mengungkapkan, warga sebenarnya sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan DPRD maupun instansi terkait. Namun hingga kini penanganan dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
"Pernah ada tindak lanjut dari BBWS, tapi hanya sebagian lalu berhenti. Sampai sekarang belum ada realisasi yang benar-benar dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengatakan pemerintah daerah akan segera meninjau langsung lokasi terdampak di Desa Ambulu sebagai langkah penanganan jangka pendek.
Menurutnya, Pemkab Cirebon sejak 2025 telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait penanganan banjir rob di wilayah pantura, termasuk rencana pembangunan giant sea wall yang menjadi program pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan BNPB dan badan otoritas yang dibentuk pemerintah pusat terkait penanganan banjir rob dan pembangunan giant sea wall," katanya.
Berdasarkan data sementara, luas wilayah Desa Ambulu mencapai sekitar 1.200 hektare dengan sekitar 750 hektare di antaranya terdampak banjir rob.
Pemkab Cirebon, lanjut Agus, juga akan melakukan pemetaan lahan terdampak serta berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah terkait kemungkinan pemberian relaksasi pajak bagi tambak yang sudah tidak produktif.
"Kami akan laporkan ke Pak Bupati agar ada kebijakan, minimal relaksasi pajak bagi lahan tambak yang terdampak," ujarnya.
Selain itu, pemerintah disebut tengah menyiapkan langkah penanganan sementara berupa pembangunan tanggul darurat menggunakan alat berat dan pemasangan karung pasir bantuan BNPB.
Meski demikian, Agus menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan terkait relokasi warga terdampak banjir rob di Desa Ambulu.
(yum/yum)
