Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menbud Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pelaksana Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional kepada Mahamenteri KGPA Tedjowulan.
Penyerahan SK yang awalnya dijadwalkan di Sasana Parasdya itu sempat tertunda akibat aksi protes dari pihak PB XIV Purbaya, yakni GKR Panembahan Timoer Rumbay dan Permaisuri GKR Paku Buwono. Alhasil, lokasi penyerahan pun dipindah ke Sasana Handrawina.
Fadli Zon menyerahkan SK tersebut secara langsung kepada KGPA Tedjowulan dengan disaksikan oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, Paku Buwono XIV Mangkubumi, dan Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GRay Koes Moertiyah Wandansari
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu, Fadli Zon menjelaskan bahwa penyerahan secara administratif sebenarnya sudah dilakukan di Jakarta. Acara hari ini di keraton sejatinya adalah prosesi Wilujengan dan doa bersama.
"Agar semuanya berjalan lancar, tadi kita telah laksanakan wilujengan dan doa bersama. Harapannya Keraton Kasunanan Hadiningrat ini semakin baik dan kondusif ke depan, terutama dalam rangka pemajuan, pelestarian, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, hingga pembinaan kebudayaan dari pemerintah," kata Fadli Zon, Minggu (18/1/2026).
Fadli Zon menegaskan bahwa penunjukan terhadap Mahamenteri KGPA Tedjowulan ini berdasarkan hasil rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepolisian, Kemendagri, Kementerian PU, serta Kementerian Pariwisata.
"Kami telah bersepakat untuk menunjuk penanggung jawab karena kita berharap keraton yang bersejarah ini terjaga perawatannya. Tadi saya meninjau sebagian besar area bersama Pak Dirjen, ternyata memang banyak pekerjaan rumah (PR) untuk revitalisasi bangunan dan tempat-tempat bersejarah yang banyak dalam kondisi kosong," ungkapnya.
"Perlu pembersihan, renovasi, hingga revitalisasi. Karena ini sudah menjadi Kawasan Cagar Budaya Nasional, maka ke depan setelah ditunjuk Panembahan Agung (Tedjowulan) sebagai pelaksana, beliau diharapkan melakukan pemetaan dan bekerja sama dengan seluruh pihak keraton, lembaga adat, serta keluarga besar lainnya," sambung Fadli.
Terkait konflik internal di keraton, Menbud berharap Tedjowulan dapat mengedepankan musyawarah untuk merangkul semua pihak. Ia menegaskan bahwa perselisihan keluarga harus diselesaikan secara kekeluargaan.
"Kami berharap Panembahan Agung melaksanakan musyawarah. Ini urusan keluarga besar keraton, dan kita saksikan masih ada perbedaan pendapat serta kesalahpahaman. Hal-hal ini perlu diluruskan. Pemerintah menunjuk beliau sebagai pelaksana sekaligus penanggung jawab agar ada pihak yang akuntabel dan transparan. Kami menilai beliau adalah figur senior yang kaya pengalaman," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, aksi protes mewarnai momen Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Keraton Solo kepada Mahamenteri KGPA Tedjowulan. Aksi protes dilayangkan oleh putri tertua PB XIII, GKR Panembahan Timoer Rumbay, yang nekat naik ke atas mimbar.
Dari pantauan detikJateng, pihak pendukung Purbaya hadir saat Wali Kota Solo, Respati Ardi, memberikan sambutan. Setelahnya, rombongan tersebut duduk di kursi undangan.
Usai sambutan Wali Kota, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon. Sesaat setelah sambutan berakhir, GKR Panembahan Timoer Rumbay naik ke mimbar untuk melayangkan protes, namun saat ia mulai berbicara, mik (mikrofon) dimatikan.
Penyerahan SK kepada Tedjowulan oleh Fadli Zon pun sempat tertunda. Di samping GKR Timoer Rumbay, hadir pula Permaisuri GKR Paku Buwono, GKR Devi Lelyana, dan GKR Dewi Ratih Widyasari.
"Assalamualaikum Bapak. Maaf Bapak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Mohon maaf, tolong miknya dinyalakan supaya banyak yang mendengar. Saya punya hak di sini sebagai warga negara Indonesia," kata GKR Timoer Rumbay yang disambut teriakan dari para undangan yang hadir, Minggu (18/1/2026).
Fadli Zon yang berada di lokasi langsung menghampiri Rumbay. GKR Paku Buwono, istri dari PB XIII, juga sempat berbincang langsung dengan Fadli Zon.
Suasana sempat riuh dengan teriakan para Sentono, Abdi Dalem, dan tamu undangan lainnya. Selain melakukan protes lisan, pihak Purbaya juga membagikan kertas berisi surat keberatan atas SK yang dikeluarkan oleh Fadli Zon.
Meski mendapatkan protes keras, Fadli Zon tetap melanjutkan pemberian SK kepada Tedjowulan. Namun, protes kembali berlanjut tepat saat Fadli Zon hendak menyerahkan surat tersebut.
"Kami berharap pada hari ini Panembahan Agung Tedjowulan yang ditunjuk sebagai pelaksana melalui Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026, bisa menjadi pelaksana yang paripurna dalam memajukan kebudayaan," ujar Fadli Zon dalam sambutannya, Minggu (18/1/2026).
Fadli Zon menegaskan bahwa dalam upaya memajukan kebudayaan nasional, dibutuhkan kolaborasi antara pihak Keraton dan Pemerintah. Apalagi, menurutnya, negara ikut melakukan intervensi, terutama terkait penggunaan anggaran.
"Dalam rangka melaksanakan pemajuan kebudayaan nasional, diperlukan kolaborasi semua pihak. Negara juga turut campur dan melakukan intervensi, terutama dalam soal dana, karena itu memerlukan pertanggungjawaban. Ada dana APBD yang harus dipertanggungjawabkan melalui Pak Wali Kota, serta dana APBD Provinsi melalui Gubernur," ungkapnya.
"Jika menggunakan dana APBN, harus dipertanggungjawabkan juga oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kebudayaan, Kementerian PU, dan kementerian terkait lainnya. Dalam waktu dekat, saya kira akan dilakukan serah terima alun-alun yang telah direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk dikelola dengan sebaik-baiknya," imbuh Fadli Zon.
