Puluhan Ojek Online (Ojol) Kota Solo dan tukang becak menggelar aksi di halaman Balai Kota Solo. Mereka melakukan aksi penolakan bajaj di Kota Solo.
Ketua Umum Gabungan Aksi Driver Solo Raya (Garda), Ramadan Bambang Wijanarko mengatakan bahwa aksi ini meminta kepada Wali Kota Solo untuk membuat Surat Keputusan (SK) pelarangan operasional Bajaj.
"Kita minta penerbitan SK larangan operasional roda tiga Bajaj sebagai angkutan umum di Kota Surakarta," katanya ditemui di Balai Kota Solo, Kamis (22/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang mengatakan bahwa sejak adanya Bajaj penghasilan driver ojol turun. Di mana pendapatan mereka turun hampir 60 persen.
"(Pengaruhnya?) Wah, luar biasa. Luar biasa turun, hampir 60 persen. Kalau biasanya mereka keluar uang Rp 8.000 naik ojol satu orang, dia naik Maxride Rp 8.000, mungkin di bawah Rp 8.000 bisa (muat) empat orang, lima orang. Ini kasihan, teman-teman ojol," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa para driver ojol sebelum ada bajaj bisa mendapat penghasilan hingga Rp 100 ribu setiap hari. Namun semenjak ada bajaj, susah untuk mendapat Rp 50 ribu.
"Sebelum bajaj teman-teman ojol sehari bisa Rp 80 ribu sampai Rp 100 ribu, setelah bajaj mau cari Rp 50 ribu susah. Banyak (customer) yang beralih ke sana (bajaj). Kita nggak salahkan customer dia pasti cari murah, tapi kalau dengan cara ini membajak tanpa izin Solo cuma dikasih macet nggak terima," terangnya.
Ia mengatakan, pihaknya akan audiensi dengan Wali Kota Solo, Respati pada hari Sabtu (24/1) mendatang. Di pertemuan itu, SK mengenai pelarangan itu harus sudah turun.
"Tadi staf Mas Wali bilang nanti Sabtu dipertemukan karena masih di Thailand, Sabtu SK harus sudah turun," ucapnya.
"Dari Pemkot sebenarnya sudah sih. Terutama dari Dishub itu sudah mengingatkan ke pihak bajaj. Kalau memang mau operasional di Solo, ya izinnya harus ada, kan begitu. Tapi dari pihak bajaj sendiri selalu mengulur-ulur waktu dan selalu minta waktu dan sampai hari ini mereka nggak ada izin sama sekali," terangnya.
 Penampakan bajaj Maxride yang kini beroperasi di Kota Solo, Rabu (8/10/2025). Foto: Tara Wahyu/detikJateng |
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufiq Muhammad mengatakan akan meneruskan aspirasi dari driver ojol ke Wali Kota Solo. Di sisi lain, pihaknya juga akan melakukan penegakan hukum bersama dengan kepolisian hingga Satpol PP.
"Kalau ini salah satunya meminta adanya surat keputusan pelarangan. Nanti kami sampaikan ke Mas Walikota terkait dengan penegakan hukum, insyaallah kami dengan Lantas (polisi), dengan Satpol nanti di lapangan untuk segera menindaklanjuti," ucapnya.
Taufiq mengatakan bahwa selama ini Pemkot Solo sudah melakukan pendekatan dengan pihak bajaj. Ia mengatakan, bahwa selama ini pihak ojol tidak masalah adanya bajaj asalkan aturan perizinan dipenuhi.
"Sebenarnya kami dari pemerintah kota dan polisi juga sudah awalnya memberikan pendekatan ke bajaj. Intinya kan dari pihak garda itu awalnya gini kan, selama semua regulasi aturan dipenuhi dari bajaj, intinya kan dari pihak garda nggak apa-apa. Cuma dari pihak bajaj sampai sekarang ditunggu-tunggu nggak buat pengurusan perizinan," pungkasnya.
(afn/ahr)
