Relawan mengeluh menipisnya logistik di dapur umum mandiri untuk korban banjir di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan yang sudah 19 hari terdampak. Pemerintah Kabupaten Pekalongan merespons dan memastikan kebutuhan pengungsi tetap menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat bencana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar mengatakan, pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat banjir sejak 27 Januari 2026 selama 14 hari. Langkah ini diambil karena wilayah terdampak sangat luas, meliputi daerah pesisir, wilayah tengah, hingga kawasan atas yang juga mengalami longsor.
"Fokus kami adalah pengungsi. Jumlahnya fluktuatif, sempat turun lalu naik lagi karena faktor cuaca. Prediksi BMKG, curah hujan masih tinggi sampai Februari, sehingga pemerintah, BPBD dan dinas teknis terus bersiaga," ujar Yulian, Jumat (6/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemerintah terus memastikan kebutuhan logistik pengungsi tercukupi. Dapur umum tetap beroperasi, termasuk dukungan bagi dapur-dapur mandiri yang dikelola warga dan pemerintah desa.
"Memang logistik sempat menipis, tapi insyaallah dalam satu-dua hari ini dana BTT (Belanja Tidak Terduga) sudah bisa meng-cover kebutuhan logistik tersebut," ujarnya.
Untuk penanganan darurat, Pemkab menyiapkan anggaran sekitar Rp 900 juta dari BTT yang dialokasikan untuk kebutuhan logistik pengungsi di sejumlah OPD teknis. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum juga mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pompa portabel dan sandbag guna pembuatan tanggul darurat.
"(Anggaran yang disiapkan) Untuk jangka pendek ini kita bagi dua. Dari dana BTT yang sudah dikalkulasi untuk kebutuhan logistik pengungsi itu sekitar 900 juta rupiah yang tersebar di beberapa OPD teknis. Lalu di Dinas PU juga ada, tapi tidak terlalu banyak karena sifatnya jangka pendek selama 14 hari ini, seperti untuk pengadaan pompa portabel dan sandbag untuk tanggul darurat. Saya sudah laporkan ke Ibu Bupati dan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD untuk pergeseran anggaran di bulan Februari ini," ujarnya.
Menurutnya jumlah pengungsi yang sempat turun kembali bertambah akibat curah hujan yang kembali tinggi. Kata M Yulian, saat ini tercatat sebanyak 1,5 ribu jiwa mengungsi di sejumlah lokasi pengungsian.
"Jumlah warga yang mengungsi naik turun, misalnya sebelumnya mencapai 1,1 ribu jiwa, karena adanya intensitas hujan yang tinggi pada Rabu-Kamis kemarin, saat ini, tercatat menjadi 1,5 ribu jiwa," kata Yulian.
Dia menyebut pemerintah juga melakukan refocusing anggaran, dengan menggeser belanja birokrasi dan kegiatan OPD yang dinilai tidak berdampak langsung ke masyarakat, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
"Tim TAPD sebenarnya sudah melakukan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kami melakukan efisiensi pada birokrasi dan kegiatan-kegiatan di OPD yang sekiranya tidak memberikan dampak langsung ke publik. Itu yang akan kita geser untuk penanganan bencana ini," kata M Yulian Akbar.
Sebelumnya diberitakan, relawan di lapangan mengeluhkan stok logistik yang mulai menipis. Koordinator Posko Darurat Desa Mulyorejo, Sania menyebut stok sembako hampir habis usai penyaluran tahap kelima pada Rabu (04/02).
"Sekarang stok logistik di posko Desa Mulyorejo sudah menipis," kata Sania, Kamis (05/02).
Di desa tersebut, relawan mengoperasikan empat dapur umum mini untuk melayani warga terdampak yang tersebar. Namun operasional dapur terancam dihentikan sementara jika tidak ada bantuan lanjutan.
Dari sekitar 3.000 jiwa warga Desa Mulyorejo, hanya sekitar 300 orang yang mengungsi. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumah meski banjir belum surut sejak 18 Januari 2026.
Untuk mengatasi genangan, Pemkab Pekalongan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di Semarang terkait peninggian tanggul di wilayah Bremi Meduri, yang mencakup wilayah kabupaten dan kota.
"Pemerintah juga menyiapkan lahan untuk pembangunan kolam retensi sebagai proyek jangka panjang dengan nilai sekitar Rp700 miliar," ungkap Yulian.
Sementara di wilayah Sungai Sengkareng, seperti Tirto, Mulyorejo, Tegaldowo, dan Karangjompo, rumah pompa telah dioperasikan, termasuk bantuan pompa mobile dari Provinsi Jawa Tengah. Dalam waktu dekat, tanggul darurat juga akan dibangun untuk penanganan jangka pendek. Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat menekan dampak banjir sembari memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.
(alg/apl)
