Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang buka suara soal relokasi warga Jangli, Kecamatan Tembalang, yang terdampak tanah gerak. Pemkot menyebut kewenangan relokasi warga sudah diambil alih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).
"(Wacana relokasi untuk warga terdampak tanah gerak di Jangli?) Ini kan sudah diambil pemerintah provinsi. Kami hanya bisa memberikan masukan," kata Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, saat ditemui wartawan di Banyumanik, Rabu (8/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Agustina menjelaskan, pihaknya tidak bisa memberikan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada para korban. Sebab, tanah tersebut bukan milik Pemkot Semarang.
"Tanahnya miliknya Kodam. Pemerintah kota tidak bisa memberikan bantuan RTLH seperti ini karena syaratnya tidak memenuhi, kepemilikan tanahnya bukan milik kita," ungkap Agustina.
"Kemudian waktu dirapatkan di pemprov bersama dengan berbagai macam kabupaten kota yang lain. Pemerintah provinsi dimintakan huntara," lanjutnya.
Meski begitu, Agustina mengaku pihaknya tidak lantas lepas tangan. Dia menyebut, Pemkot Semarang tetap memberikan bantuan.
"Namun, bantuan dan lain sebagainya tetap kita suplai. Bahkan kita membuat hunian sementara dua bulan di sekitar lokasi karena mereka masih mempunyai beberapa hewan ternak dan aktivitas mereka masih ada di situ," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, warga terdampak tanah bergerak di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mulai diliputi kegelisahan. Pasalnya meski sudah mengungsi 1,5 bulan hingga kini belum ada kejelasan relokasi, sementara masa tinggal di tenda pengungsian dibatasi sampai 16 April 2026.
Ketua RT 07/RW 01 Jangli, Joko Sukaryono, mengatakan kondisi pengungsi saat ini masih relatif aman. Namun, ketidakpastian tempat tinggal membuat warga gelisah.
"Untuk kondisi pengungsi yang berada di tenda saat ini masih baik-baik saja. Cuma untuk kejelasan relokasi sampai saat ini kita belum ada jawaban," kata Joko di lokasi, Kamis (2/4) lalu.
Ia menjelaskan, lahan yang digunakan untuk pengungsian merupakan lahan pribadi warga lainnya, sehingga hanya bisa dipakai sementara. Sedangkan di Kampung Sekip hingga saat ini tanah gerak masih terus terjadi.
"Batas waktu tinggal di situ sampai tanggal 16 April. Sedangkan sekarang kurang lebih (waktunya tinggal) seminggu, belum ada kepastian relokasi yang dijanjikan pemerintah," jelasnya.
Menurut Joko, sebelumnya pemerintah sempat menjanjikan relokasi bagi warga terdampak, termasuk pembiayaan yang akan ditanggung. Namun, hingga kini realisasi tersebut belum terlihat.
"Janjinya seperti waktu RI 2 datang, Pak Gubernur mengatakan nanti (warga) akan direlokasi dan biayanya ditanggung pemerintah. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban," katanya.
Kondisi ini lantas membuat warga terus mempertanyakan nasib mereka setelah masa pengungsian berakhir. Joko bahkan menyiapkan skenario darurat jika relokasi tak kunjung terealisasi.
"Kalau tanggal 16 kita tidak direlokasi ke yang dijanjikan pemerintah, pastinya akan kita kembalikan ke rumah masing-masing. Tapi dari TNI warning kita tidak bisa kembali," ujarnya.
Hal itu, kata dia, dikarenakan lahan tersebut milik TNI. Kemudian alternatif lainnya, ia akan memindahkan tenda pengungsian ke jalan utama Kampung Sekil, jika lahan pengungsian saat ini harus dikosongkan.
"Kalau tenda belum diambil BPBD, saya kembalikan ke jalan utama untuk alternatif darurat kedua. Karena perjanjiannya hanya sampai tanggal 16 April sudah bersih," ucapnya.
Saat ini, total pengungsi mencapai sekitar 24 KK atau 63 jiwa yang menempati lima tenda. Mereka telah tinggal di pengungsian hampir satu setengah bulan. Kondisi hidup mereka di tenda pun serba terbatas.
"Tidur seadanya. Makan kita mengadakan dapur umum mandiri, ibu-ibu kita masak dua kali sehari," ujar Joko.
(par/apl)
