Pemkab Pati Anggarkan Beli Kursi Pijat buat Pejabat Rp 180 Juta Disorot

Pemkab Pati Anggarkan Beli Kursi Pijat buat Pejabat Rp 180 Juta Disorot

Dian Utoro Aji - detikJateng
Kamis, 23 Apr 2026 13:54 WIB
Young woman relaxing on the massaging chair at home
Ilustrasi kursi pijat. Foto: Getty Images/iStockphoto/djedzura
Pati -

Rencana Pemerintah Kabupaten Pati membeli kursi pijat pejabat dengan pagu anggaran Rp 180 juta jadi sorotan di media sosial. Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, pun buka suara.

Kabar ini mengemuka setelah diposting di akun Facebook Ekok***an**. Postingan itu menjelaskan daftar anggaran pengadaan meja kursi tamu dan kursi pijat pejabat negara tahun anggaran 2026.

Unggahan itu juga mencantumkan tabel yang mencantumkan pengadaan kursi pejabat negara tipe 1 dengan total pagu Rp 180 juta. Unggahan ini menuai banyak respons dari netizen.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Geger geden bolo. Pemkab Pati diduga akan membeli kursi pijat senilai 180 juta rupiah. Tentunya ini sangat memprihatinkan. Di tengah efisien anggaran," tulis postingan itu seperti dilihat detikJateng pada Kamis (23/4/2026).

ADVERTISEMENT

Menanggapi hal itu, Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra membenarkan adanya rencana pengadaan kursi pijat. Namun, pengadaan kursi pijat itu akhirnya dibatalkan.

"Sudah saya cek, kursi itu tidak Rp 180 juta, dan sekira kursi itu banyak mudarat daripada manfaatnya itu, sudah saya suruh mengembalikan," kata Chandra saat ditemui wartawan di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (23/4/2026) siang.

Chandra mengatakan, pagu anggaran Rp 180 juta itu sebenarnya bukan untuk kursi pijat saja. Tapi juga termasuk meja dan kursi yang lain. Menurut dia, harga kursi pijat itu hanya Rp 40 jutaan.

"Jadi tidak hanya itu saya, itu anggaran Rp 180 juta ada beberapa mebel, itu termasuk kursi pijat dan itu jumlahnya harganya (kursi pijat) Rp 40 jutaan," jelasnya.

"Malamnya saya dapat informasi, saya minta kembali, jadi tidak usah direalisasikan," sambungnya.

Chandra menambahkan, ada beberapa rencana anggaran yang dibatalkan karena dinilai kurang bermanfaat. Di antaranya anggaran untuk adanya penambahan fasilitas di Pendopo Kabupaten Pati.

"Anggaran rencana pembongkaran, penambahan fasilitas Pendopo Kabupaten Pati pun saya cancel, karena kita masih butuh banyak anggaran untuk perbaikan jalan," jelas dia.

"Ya pokoknya dibatalkan, kalau tidak perlu dibatalkan. Kita tetap fokus untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati," Chandra melanjutkan.




(dil/ahr)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads