Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyebut menjadi kepala daerah saat ini jauh lebih berat dibanding periode-periode sebelumnya. Dia bilang banyak kepala daerah menyesal menjabat karena tingginya tekanan dan tanggung jawab.
Hal itu disampaikan Bima dalam Rapat Kerja Gubernur di Hotel Tentrem, Kecamatan Semarang Tengah, yang dihadiri gubernur, wakil gubernur, dan perwakilan dari 10 provinsi di Indonesia.
"Katanya menjadi kepala daerah hari ini adalah saat yang paling tidak enak dibanding masa-masa lalu. Jauh lebih berat, Pak Gubernur," kata Bima di Hotel Tentrem, Selasa (12/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia kemudian mengatakan banyak kepala daerah yang kini merasa lebih nyaman menjadi anggota DPR dibanding harus memimpin daerah.
"Banyak yang nyesel jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Apalagi yang sebelumnya anggota DPR," ujarnya.
"Tahu begini katanya mendingan jadi anggota DPR saja, atau mending jadi kapolda, saya yakin. Lebih enak tidurnya pak kapolda waktu itu," ucapnya.
Baca juga: Warga Tutup Galian C Ilegal di Pakis Kendal |
Menurut Bima, ada tiga tantangan besar yang kini dihadapi kepala daerah. Pertama ialah ketidakpastian global yang berdampak langsung terhadap kondisi daerah.
"Geopolitiknya sangat berbeda hari ini. Kepala daerah hari ini harus memantau situasi geopolitik dengan begitu ketat. Karena dampaknya pada APBD," jelasnya.
Ia mencontohkan konflik internasional hingga situasi di Selat Hormuz yang bisa berdampak terhadap perencanaan dan efisiensi anggaran daerah.
"Kedua, tidak pernah sepanjang sejarah Republik, kepala daerah ini diminta untuk mengawal program strategis nasional seperti hari ini. Kalau dulu ya infrastrukturnya Pak Jokowi kita kawal sama-sama, ada yang kebagian, ada tidak," jelasnya.
Selain itu, lanjut Bima Arya, kepala daerah juga tetap dibebani target dan janji politik di wilayah masing-masing.
"Gubernur, Bupati, Wali Kota tetap punya electoral promises, punya janji-janji kampanye yang harus dijalankan di daerah, harus bayar gaji, harus fokus pada TPP dan lain-lain," ujarnya.
Bima Arya menyebut kombinasi tiga tantangan tersebut membuat posisi kepala daerah saat ini berada dalam tekanan yang tidak mudah.
"Inilah tiga kombinasi maut yang nggak mudah hari ini. Dan ini semua Bapak Ibu sekalian, terjadi ketika negara kita ini digadang-gadang akan menjadi negara maju dalam waktu 20 tahun," ucapnya.
Bima Arya juga sempat menyoroti minimnya kehadiran kepala daerah dalam forum tersebut. Ia menyebut, komitmen pemerintah pusat dan daerah terlihat belum seimbang.
Adapun kegiatan itu dihadiri anggota Forum Kerjasama Daerah (FKD) dari 10 provinsi, yakni Gubernur Jateng, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sementara dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Bali, dihadiri perwakilan.
Bima Arya pun menyinggung dua wakil menteri hadir langsung dalam acara tersebut, tetapi hanya ada satu gubernur yang datang.
"Wamennya dua datang. Tapi gubernur cuma satu yang ada di sini. Ini kan ada yang nggak balance. Ada yang nggak nyambung antara komitmen kementerian, komitmen pusat dengan kesadaran daerah," kata Bima.
Ia menilai, kondisi itu menunjukkan masih lemahnya kesadaran sebagian pemerintah daerah. Padahal, forum tersebut seharusnya menjadi ruang penting untuk membangun sinergi ketahanan pangan hingga energi antardaerah.
"Tadi katanya (tidak datang) mungkin ada yang lebih serius, yang lebih penting. Yang lebih penting itu kalau gubernur dipanggil presiden. Kita lihat hari ini ada yang dipanggil presiden? Nggak kan," lanjutnya.
Ia bahkan menyebut budaya seremonial masih menjadi persoalan dalam forum-forum pemerintahan. Menurutnya, banyak forum koordinasi hanya berlangsung administratif tanpa implementasi nyata.
"Seremoni ini masih jadi kultur kita yang menjadi PR dan bisa menghambat. Ketika menjadi Wali Kota, Gubernur, saya nggak percaya itu forum-forum apa namanya. Forum komunikasi itu nggak ada yang jalan. Karena sifatnya hanya betul-betul administratif dan seremonial," tegasnya.
"Gubernur juga tadi kaget. Ini sudah dari tahun 89. Saya masih SMA kelas 1, ini sudah ada. Tapi sampai sekarang ya begini-begini aja. Buktinya sekarang yang hadir dua wamen, satu gubernur, dua wagub, beberapa sekda," lanjutnya.
Mantan Wali Kota Bogor itu pun meminta forum antardaerah tidak lagi hanya fokus pada kelembagaan dan seremoni, melainkan langsung mengerjakan program konkret yang berdampak bagi masyarakat.
"Saya rasa tantangan dari forum ini adalah bagaimana langsung fokus masuk ke wilayah yang sangat sektoral, nggak pusing dengan masalah kelembagaan dan terlalu besar," pungkasnya.
(apl/dil)
