Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya menggelar aksi mimbar bebas dalam momentum peringatan 28 tahun Reformasi. Dalam aksi tersebut massa mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya soal rencana Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk kampus.
Aksi tersebut diawali dari PKM Unsoed Purwokerto menuju Polresta Banyumas dan Kodim 0701/Banyumas hingga diakhiri di kompleks Alun-alun Purwokerto. Pantauan detikJateng sore tadi, aliansi mahasiswa sempat berhenti di Polresta Banyumas. Di tempat ini mereka sempat berorasi sekitar 10 menit hingga melanjutkan perjalanannya menggunakan sepeda motor ke Kodim 0701/Banyumas.
Hal yang sama juga dilakukan oleh rombongan mahasiswa. Massa juga menyuarakan tuntutannya di halaman markas TNI sekitar 10 menit hingga kembali melanjutkan ke kompleks Alun-alun Purwokerto.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koordinator Aliansi Mahasiswa Banyumas Raya, Nayla, mengatakan aksi dilakukan sebagai bentuk refleksi atas perjalanan reformasi yang dinilai belum selesai hingga saat ini.
"Ketika 28 tahun reformasi, tuntutan-tuntutan pada masa Orde Baru dulu sudah disuarakan, namun sampai hari ini banyak yang belum terealisasi. Pada akhirnya reformasi yang sudah berjalan selama 28 tahun itu masih belum selesai, masih belum tuntas," kata Nayla kepada wartawan di sela aksi," Kamis (21/5/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mendatangi Polresta Banyumas dan Kodim 0701/Banyumas. Menurut Nayla, kedatangan mereka menjadi simbol kritik terhadap aparat negara yang dinilai semakin jauh dari semangat reformasi.
"Tadi kita sempat ke Polresta Banyumas dan juga ke Kodim. Kalau teman-teman tahu, dulu saat reformasi masyarakat menuntut penghapusan dwifungsi ABRI. Tapi hari ini kami melihat justru aparat semakin jauh dari semangat demokrasi," ujarnya.
Ia menilai masih banyak tindakan represif dan pembungkaman terhadap masyarakat sipil yang terjadi hingga sekarang.
"Masih banyak represifitas, masih banyak pembungkaman, masih banyak tahanan politik yang meminta keadilan. Polisi seharusnya menjalankan amanah rakyat," tegasnya.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti pengesahan revisi RUU TNI yang sebelumnya sempat menuai gelombang protes di berbagai daerah. Mahasiswa menilai proses pembentukan beleid tersebut minim partisipasi publik.
"Kami menuntut transparansi terkait RUU TNI yang waktu itu disahkan tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Sekarang dampaknya mulai terlihat, TNI dan purnawirawan mulai masuk ke ranah sipil dan pemerintahan," jelas Nayla.
Tak hanya itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai program itu berpotensi menjadi persoalan baru ketika mulai masuk ke lingkungan kampus.
"Ketika MBG masuk ke kampus, itu menjadi bola panas. Kami melihat MBG ini menjadi ladang korupsi karena dananya sangat besar dan memangkas anggaran pendidikan," katanya.
Menurut Nayla, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan dibanding program-program yang dinilai belum tepat sasaran.
"Urgensi pemerintah seharusnya pendidikan dan kesehatan. Tapi dana-dana itu dipangkas untuk MBG yang menurut kami masih menimbulkan banyak persoalan. Dan itu yang menjadikan kita tentu menolak tentang bagaimana kemudian pemerintah gagal untuk menciptakan kebijakan yang pada akhirnya berpihak kepada rakyat," ujarnya.
Dalam aksi mimbar bebas tersebut, mahasiswa juga membawa berbagai poster dan narasi kritik terhadap pemerintah. Mereka menilai kebijakan yang lahir saat ini belum menjadikan masyarakat sebagai tolok ukur utama.
"Yang seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan adalah masyarakat itu sendiri. Tapi hari ini masyarakat bukan menjadi tolok ukur mereka," pungkasnya.
(alg/apl)
