Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen alias Gus Yasin buka suara soal isu penonaktifan guru honorer pada 2027. Ia menegaskan, tak akan ada guru honorer di Jateng yang dinonaktifkan.
Ia menyebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng akan melihat terlebih dahulu kondisi keuangan pemerintah. Tetapi ia menegaskan, tak akan ada penonaktifan guru honorer.
"Tetapi Jawa Tengah insya Allah tidak ada pemberhentian guru-guru honorer ya," kata Gus Yasin di Kantor DPRD Jateng, Selasa (26/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap guru honorer di Jateng dan mencari solusi agar guru honorer bisa mengajar dengan nyaman.
"Ini pembahasannya nanti itu bagaimana guru-guru honorer benar-benar bisa nyaman untuk mengajar. Jadi kita petakan lagi," ucapnya.
"Besok kan ada pengangkatan lagi di PPPK. Nah, tapi kan PPPK ini diatur, kita hanya melaksanakan nanti bagaimana keputusan dari pemerintah pusat. (Akan buka formasi guru?) Iya kalau dibuka akan melakukan," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sodikin keberadaan guru non-ASN masih belum bisa ditinggalkan karena kebutuhan tenaga pengajar belum sepenuhnya terpenuhi oleh ASN. Saat ini ada 1.732 guru tamu dan 82 Guru Tidak Tetap (GTT) yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Guru tamu itu jumlahnya ada 1.732 yang tersebar di satuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu SMAN, SMKN dan SLBN, dan guru tidak tetap ada 82," kata Sodikin.
Ia menuturkan, para guru tersebut hingga kini tetap mengajar karena jika guru non-ASN tidak lagi mengajar, proses pembelajaran di sejumlah sekolah berpotensi terganggu karena keterbatasan jumlah guru ASN. Terlebih, belum ada ketentuan soal penonaktifan guru honorer.
"Tentu kami Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tunduk dan patuh pada regulasi dan kebijakan," katanya.
Sodikin menjelaskan, jumlah guru ASN di Jateng mencapai 37.328 orang, terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu. Namun jumlah itu dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri.
Sebagai upaya mengurangi kekurangan guru, Disdik Jateng bersama Badan Kepegawaian Daerah telah mengajukan tambahan 700 formasi guru melalui seleksi CPNS dan PPPK tahun 2026.
"Hasilnya sudah kita usulkan sejumlah 700 formasi atau 700 orang," ujarnya.
Formasi tersebut diprioritaskan untuk guru produktif SMK, guru normatif, serta guru pendidikan khusus di SLB. Nantinya jalur CPNS diperuntukkan bagi pelamar berusia di bawah 35 tahun, sedangkan PPPK bagi yang berusia di atas 35 tahun.
"Skemanya adalah kita untuk dua jalur, satu jalur CPNS, yang kedua adalah jalur PPPK," jelasnya.
Meski telah mengusulkan ratusan formasi baru, Sodikin mengakui jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan guru di Jateng karena adanya pembatasan kuota dari pemerintah pusat.
"Tapi memang nggak bisa semua ya, karena kan kita maksimal di batas itu 700 sudah paling terbanyak di antara perangkat daerah lain," pungkasnya.
Baca juga: Pembacok Pemuda di Gatsu Solo Ditangkap |
Sebelumnya, informasi ini beredar melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Penugasan Guru Non ASN Pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026. Dalam SE tersebut, tertulis jika penugasan guru honorer atau guru non-ASN akan selesai pada 31 Desember 2026.
"Penugasan Guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026," tulis SE tersebut seperti dilihat detikEdu, Kamis (7/5/2026).
Adapun sasaran kebijakan tersebut adalah 237.196 guru non-ASN yang telah terdata dalam Data Pendidikan sebelum tanggal 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di sekolah negeri.
(apl/ahr)
