Menteri Lingkungan Hidup (LH), Muhammad Jumhur Hidayat, menyebut giant sea wall alias tanggul laut raksasa bukan satu-satunya solusi yang bisa diandalkan untuk menangani permasalahan banjir rob dan abrasi di Pantura. Jumhur juga menyoroti penurunan muka tanah atau land subsidence.
Hal itu disampaikan Jumhur di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Ia menyebut giant sea wall memang penting untuk menangani banjir rob di Pantura.
"Dalam respons krisis ini, wacana membangun giant sea wall atau tanggul laut raksasa sepanjang kurang lebih 575 kilometer yang membentang dalam 15 segmen dari Banten hingga Jawa Timur mengemuka sebagai sebuah solusi strategis nasional," kata Jumhur di Unissula, Selasa (2/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Jumhur mengingatkan, giant sea wall yang akan melintasi sejumlah wilayah pesisir di Jawa Tengah tidak boleh dipandang sebagai jawaban tunggal atas persoalan rob yang semakin parah di Pantura.
"Giant Sea Wall dapat menjadi bagian penting dari strategi perlindungan Pantura. Tetapi dia bukanlah satu-satunya solusi," tegasnya.
Penurunan Muka Tanah di Titik Kritis Semarang Capai 10 Cm/Tahun
Menurut Jumhur, akar persoalan yang harus diselesaikan bukan hanya kenaikan muka air laut, melainkan juga penurunan muka tanah atau land subsidence yang terjadi secara masif di sejumlah daerah pesisir.
"Kenaikan muka laut regional di lepas pantai Semarang tercatat hanya sekitar 2,1 milimeter per tahun. Namun yang menjadi anomali mematikan laju penurunan muka tanah," ucapnya.
"Di kawasan Semarang muka tanah atau land subsidence mencapai 0,01-0,15 cm per tahun, bahkan mencapai sekitar 100 milimeter per tahun di beberapa titik kritis di Semarang Utara," lanjutnya.
Menurut dia, hal itu menunjukkan muka tanah ambles puluhan kali lipat lebih cepat daripada naiknya air laut. Ancaman utama yang dihadapi saat ini yakni relative sea level rise, atau muka laut tampak naik drastis karena daratan yang justru tenggelam.
"Penurunan muka tanah ini tidak terjadi secara alamiah. Ini harga mahal yang harus kita bayar dari masifnya ekstraksi air tanah berlebihan untuk kepentingan industri, beban konsumsi pada tanah aluvial yang lunak serta perubahan tata ruang yang menghilangkan area resapan air," jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan pembangunan giant sea wall saja tidak akan cukup jika persoalan di daratan tidak dibenahi.
"Jika kita hanya membangun dinding beton raksasa di pesisir tanpa menghentikan ekstraksi air tanah secara masif dan tanpa membenahi tata ruang hidrologis di daratan, maka tanggul tersebut pada akhirnya akan ikut ambles bersama tanah yang menopangnya," katanya.
Untuk menjadi uoaya pengendalian, Kementerian LH pun menyiapkan Peraturan Menteri tentang water farming atau upaya mengembalikan cadangan air ke dalam tanah sebagai kompensasi atas pengambilan air tanah oleh industri maupun bangunan skala besar.
"Water farming itu memastikan air yang diambil harus dikembalikan, kalau nggak ya itu pasti udah turun. Terutama di kota-kota besar itu di berbagai negara yang sudah lebih maju," ungkapnya.
"Aturannya, kamu ambil air di 1 tempat, tugasnya adalah membangun mungkin biopori air, atau danau misalnya, atau embung di sekitar, menanam tanaman di sana sehingga air terus terpelihara," lanjutnya.
Selain itu, Jumhur juga menyebut konsep perlindungan pesisir harusnya memadukan infrastruktur fisik dengan solusi berbasis alam (nature-based solutions), salah satunya melalui rehabilitasi mangrove.
"Kita harus mendorong restorasi kawasan pesisir, termasuk menggalakkan pemanfaatan mangrove melalui pendekatan kesatuan lanskap mangrove," ujarnya.
Menurutnya, hutan mangrove terbukti mampu meredam gelombang laut hingga 13-66 persen hanya dalam jarak 100 meter sekaligus membantu menahan abrasi dan mengembalikan habitat perikanan bagi masyarakat pesisir.
"KLH melalui acara ini akan membantu Jawa Tengah menanam untuk 200 hektare mangrove yang bisa dimulai mulai hari ini, langsung dibikin petanya aja," ucapnya.
(dil/ams)
