Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memimpin kegiatan Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di Boyolali. Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi sempat menyinggung soal kondisi infrastruktur jalan rusak hingga warga yang protes dengan menanami pohon pisang.
Dalam sambutannya, Luthfi meminta dilakukan mitigasi terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak saat memasuki musim kemarau. Dari yang rusak berat hingga ringan termasuk kewenangan jalan dari jalan provinsi, kabupaten/kota maupun pusat.
Pihaknya menyebut kurangnya komunikasi membuat masyarakat belum menerima informasi, sehingga berujung aksi viral menanam pohon di jalan rusak. Padahal, menurut Luthfi, perbaikan jalan tersebut sudah dianggarkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Begitu masa hujan sudah mau habis, sekarang adalah masa mongso ketiga (musim kemarau), maka tolong lakukan review terkait jalanmu yang rusak berat mana. yang rusak ringan mana, provinsi mana, usulan kabupaten/kota mana, untuk pemerintah pusat mana. Dan ternyata sudah ketemu. Semuanya sudah dipetakan dan semuanya mendapatkan bagian daripada pembangunan jalan di wilayah kita," tegas Luthfi di Pendopo Gedhe Pemkab Boyolali, Selasa (2/6/2026).
"Masalah masyarakat memviralkan itu adalah hak bagi mereka untuk apa? Koreksi kepada Dinas kita untuk melakukan. Ternyata sudah dilelang, ternyata sudah ada anggarannya. Hanya kurang komunikasi. Akhirnya opo? Ono sing nandur pisang. Loh, iki piye to ki. Nggak apa-apa, itu adalah koreksi untuk kita, dan ini menjadi warning kepada seluruh pejabat publik. Tidak hanya saya sebagai gubernur, para bupati, wali kota, untuk ikut apa? Sense of crisis terkait dengan infrastruktur yang hari ini mongso ketigo," lanjutnya.
Gubernur meminta kepada DPUPR Jateng untuk segera melakukan perbaikan jalan yang rusak tersebut. Terutama jalan-jalan yang sudah dilakukan mitigasi kemarin.
"Kawal kalau itu memang ide dari pusat. Bahkan semuanya sudah kita petakan dengan clear and clean," ujarnya.
Sebelumnya, Luthfi menyebut kegiatan Rembug Pembangunan Pemprov Jateng itu sebagai tindak lanjut dari Musrenbang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kembali dan memberikan kesempatan kepada pemda di Jawa Tengah, jika ada masukan-masukan.
"Bapak Ibu sekalian, kita membangun suatu Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mempunyai takaran. Ora ngawur. Ora sak deg sak nyet, ora sak karepe dewe, ora perlu enggak boleh nggeladrah. Tetapi kita harus mempunyai patokan berjenjang berlanjut dan berkelanjutan. Dari mulai integrasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota kita bahkan sampai ke tengah desa," jelasnya.
Dikemukakan dia, sesuai jabaran UU Nomor 23 tahun 2024, perubahan UU nomor 9 tahun 2015, terkait fungsi Gubernur adalah sebagai perwakilan Pemerintah Pusat. Yang tugasnya adalah melakukan koordinasi dan pengawasan.
Sehingga segala kebijakan terkait dengan policy tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat. Maka pemerintah daerah melakukan penjabaran RPJM Nasional menjadi RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Musim hujan yang panjang, lanjutnya, membuat jalan di wilayah Jawa Tengah banyak yang mengalami kerusakan. Sehingga pembangunan infrastruktur dibuka kembali. Pihaknya sudah menggelar rapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR).
"Masa hujan yang panjang. Musuhe dalan (jalan) kita itu hancur itu karena hujan. Maka yang kita lakukan adalah hari ini kita merapatkan barisan, infrastrukturnya kita buka kembali. Kemarin saya sudah rapat dengan Dinas PUPR," ujarnya.
Disampaikan Gubernur, dana untuk pembangunan jalan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2026 sebesar Rp 839 miliar. Sedangkan di tahun 2026 ini turun menjadi Rp 300-an miliar.
"Mudun (turun). Apakah kita tinggal diam? Tidak. Dengan tekanan fiskal, dengan keterbatasan fiskal di seluruh provinsi, kabupaten/kota, maka kita provinsi, kabupaten/kota berikut sampai perangkatnya harus memitigasi skala prioritas, bahwa infrastruktur yang bisa menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita," kata Gubernur.
"Tolong arahan saya jangan dipotong-potong terus diviralkan. Mengko ora sambung. Biarin orang tidak suka memotong-memotong tetapi bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah bagaimana masyarakat bisa menikmati. Menikmati apa? Pemerataan kesempatan terkait dengan pembangunan di wilayah kita, di seluruh kabupaten/kota tanpa tebang pilih. Gitu maksud saya," sambung dia.
Diberitakan sebelumnya, warga di Kecamatan Randublatung, Blora, melakukan aksi grosok dan menanam pohon pisang di ruas jalan Randublatung-Cepu yang masuk jalan provinsi. Aksi ini dilakukan lantaran warga sudah kesal dengan kondisi jalanan yang rusak.
Selain memberi jalan yang berlubang pakai bebatuan grosok, warga juga menanam sebatang pohon pisang di ruas jalan provinsi sepanjang 3 kilometer itu. Aksi warga sempat menyebabkan lalu lintas tersendat.
Seorang warga setempat, Sunoto, mengungkapkan aksi itu dilakukan warga yang resah dengan jalan rusak. "Ini uneg-unegnya warga masyarakat Randublatung dikeluarkan dalam aksi ini," jelas dia kepada awak media, Minggu (31/5).
(aku/ams)
