Pengageng Sasana Wilapa Paku Buwono XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbay, menanggapi baliho yang mejeng di Kawasan Gladak Solo. Diketahui, dua baliho yang berdiri di kawasan Gladak yakni baliho bergambar PB XIV Mangkubumi berada di sisi kiri.
Sedangkan pada sisi kanan terpampang baliho bergambar Menteri Kebudayaan, Fadli Zon bersama Pelaksana pelestari pengembangan dan pemanfaatan Keraton Solo, KPH Panembahan Agung Tedjowulan beserta Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng.
Rumbay menyebut bahwa isi yang tercantum dalam baliho tersebut sama sekali tidak memberikan informasi atau keterkaitan dengan pelaksanaan upacara adat Suro yang akan datang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baliho itu tidak menyampaikan akan diadakannya Sura. Tidak ada tulisannya ucapan selamat apa, atau Tahun Baru Sura yang akan dilakukan kapan, itu tidak ada. Dua-duanya, kanan dan kiri tidak ada," ujar Rumbay kepada awak media di Kori Talangpaten, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, klaim-klaim seputar pelaksanaan Sura yang dikaitkan dengan keberadaan baliho tersebut adalah bentuk disinformasi. Pihaknya mengaku telah mengumpulkan sejumlah bukti kuat untuk memperkarakan hal ini.
"Penyampaian informasi Sura kapan itu tidak ada kaitannya dengan baliho. Tetapi saya sebagai salah satu (perwakilan) kelompok akan tetap menempuh jalur hukum. Kami sudah mengantongi banyak bukti bahwa apa yang disampaikan di baliho itu tidak benar. Menurut kami, itu adalah pembohongan," tegasnya.
Ia menyebut belum berpikiran akan menurunkan baliho secara paksa. Langkah ini diambil demi menjaga kondusivitas keamanan di wilayah Solo Raya. Ia menyadari bahwa kedua belah pihak yang berselisih paham memiliki basis massa yang cukup besar, sehingga tindakan gegabah bisa memicu bentrokan fisik di lapangan.
"Kami tidak ingin ribut ya, karena kami ingin menjaga stabilitas keamanan di sekitar Kota Surakarta dan Solo Raya, supaya tidak terjadi sesuatu yang memicu chaos (kekacauan)," urai Rumbay.
Di sisi lain, Rumbay juga menyoroti penggunaan jabatan yang terpampang pada baliho oleh GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng. Dalam baliho tersebut, Gusti Moeng memakai jabatan sebagai Pengageng Sasana Wilapa.
"SK Kementerian Kebudayaan berdasar dari surat dari Sasana Wilapa. Surat dibuat karena ada surat dari Sasana Wilapa. Di mana yang mengirim surat dan menyatakan sebagai Sasana Wilapa adalah Gusti Moeng. Sedangkan di era PB XIII Sasana Wilapa adalah Kanjeng Dany sejak tahun 2017 atau sejak perjanjian perdamaian terjadi. Karena Gusti Moeng memang Sasana Wilapa ketika Sinuhun Pakubuwono XIII jumeneng dan selesai ketika 2017. Setelah Sinuhun Pakubuwono XIII seda sebagai Sasana Wilapa adalah saya," pungkasnya.
Sebelumnya, baliho bergambar Menteri Kebudayaan, Fadli Zon bersama Pelaksana Pelestari Pengembangan dan Pemanfaatan Keraton Solo, KPH Panembahan Agung Tedjowulan beserta Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA) Gusti Moeng terpampang di Kawasan Gladak. Baliho tersebut berada di sisi seberang baliho bergambar SISKS PB XIV Mangkubumi.
Dari pantauan detikJateng, baliho Fadli Zon, Tedjowulan dan Gusti Moeng berada di sisi kanan di gapura Jalan Paku Buwono. Dari baliho tersebut, ketiganya kompak memakai baju berwarna hijau.
Salah satu tukang becak yang berada di Kawasan Gladak, Teguh (50) mengatakan baliho tersebut dipasang pada hari Sabtu (6/6). "Kalau ini (baliho) baru aja, kemarin. Duluan yang ini (baliho PB XIV Mangkubumi) dipasangnya," katanya ditemui di kawasan Gladak, Minggu (7/6).
Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat (LDA), KPH Eddy Wirabhumi, mengatakan pemasangan baliho bertuliskan 'Karaton Surakarta Wajib Dilestarikan' di kawasan Gapura Gladak harus dilihat sebagai momentum penting untuk memperkuat kembali hubungan antara keraton dan negara.
Eddy menegaskan bahwa hubungan strategis antara Keraton Solo dan Pemerintah RI kini dijembatani melalui Kementerian Kebudayaan. Menurutnya, aspek kebudayaan merupakan pilar penting dalam sistem pertahanan nasional yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
"Ini adalah menyambungkan hubungan keraton dengan negara, keraton dengan pemerintah. Memang dimulai dari Kementerian Kebudayaan, tetapi jangan lupa bahwa di antara elemen-elemen penting pertahanan negara, pertahanan budaya justru menempati posisi yang sangat penting," ujar Eddy Wirabhumi melalui keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Minggu (7/6).
(apl/apu)
