Komisi II DPRD Kota Solo menyoroti kontribusi parkir di sepanjang Jalan Slamet Riyadi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekretaris Komisi II DPRD Solo, Mukaromah mengatakan PAD Solo cuma dapat Rp 223 ribu dari retribusi parkir di city walk Jalan Slamet Riyadi.
"Sepanjang Slamet Riyadi yang city walk itu retribusi parkir yang masuk ke PAD Kota Solo itu hanya Rp16.700.000. Retribusi parkir yang masuk ke PAD Kota Solo itu hanya Rp 16.700.000. Tapi karena 60 persen dikelola pengelola dan 40 persen masuk PAD, jadi yang bersih cuma Rp 6.700.000. Kalau dihitung harian itu cuma Rp 223.000. Itu sangat tidak realistis untuk sepanjang City Walk," katanya dihubungi detikJateng, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya pendapatan tersebut tidak masuk akal. Mengingat ramainya pengunjung kafe di sepanjang Jalan Slamet Riyadi pada malam hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari pantauan detikJateng pukul 10.00 WIB, kafe yang berada di Jalan Slamet Riyadi tidak banyak pengunjung. Hal berbeda terjadi pada malam hari, di mana sejumlah coffee shop dipenuhi pengunjung hingga city walk.
"Itu kan sangat tidak realistis, tidak masuk di akal. Itu yang kita baru tahu dari Dishub itu mengeluarkan angkanya seperti itu," ucapnya.
Untuk itu, Komisi II meminta dinas terkait untuk melakukan pengkajian ulang dan melakukan verifikasi kembali agar tidak terjadi kebocoran PAD.
"Itu kita baru tahu, makanya kita tekankan perlu dikaji ulang, perlu untuk kemudian dilakukan verifikasi kembali gitu ke tempat-tempat yang tadi dimaksud," ucapnya.
Selain retribusi parkir, dirinya juga menyoroti kebocoran juga diduga terjadi pada sektor pajak restoran. Komisi II menemukan adanya ketimpangan antara potensi omzet dengan pajak yang dibayarkan.
"Yang tidak kalah mencengangkannya juga pajak untuk restoran ini, untuk resto ini. Iya, itu, itu kan seperti kita tahu kan 10%. Nah, ini dari omzet yang ada itu rata-rata ya jauh sih dari itu, tapi paling tidak kan masuk gitu," ucapnya.
"Tapi mereka kan ya jauhnya itu terlalu jauh. Misalnya yang berpotensi Rp30 jutaan, ini dibayar Rp5 juta. Yang potensinya mungkin Rp100 juta, dibayar Rp40 juta. Nah, seperti itu potensi loss-nya itu besar sekali," sambungnya.
Pihak Komisi II berkomitmen untuk terus mengejar potensi-potensi yang hilang tersebut demi meningkatkan PAD Kota Solo. Salah satu solusi yang tengah digodok adalah percepatan digitalisasi transaksi dan penguatan sistem tapping box.
"Kita sedang menggodok Praperda tentang digitalisasi transaksi PAD. Harus ada ketegasan khusus dan mekanisme yang memberikan efek jera bagi pemilik usaha yang tidak jujur melaporkan omzetnya dan itu potensi loss ini juga terjadi nggak cuma sekadar coffee shop ya, banyak dan hampir semua restoran," terangnya.
Terpisah, Wali Kota Solo, Respati Ardi mengatakan apresiasinya atas langkah proaktif legislatif yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Menurutnya, kerja sama antarlembaga ini sangat penting agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
"Saya terima kasih sekali kepada Komisi II yang ikut turun bareng-bareng mengawasi. Saya apresiasi sekali, Komisi II hari ini sangat rajin. Ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami," ujar Respati.
Terkait sorotan mengenai retribusi parkir di City Walk di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ke kas daerah, pihaknya menegaskan bahwa evaluasi akan segera dilakukan di titik-titik yang dianggap tidak maksimal.
"Pasti (dievaluasi). Saya harapkan pos-pos retribusi dan pajak-pajak yang lain juga bisa ikut saling mengawasi. Silakan saja (diawasi), kami sangat terbuka," lanjutnya.
Respati mengatakan berdasarkan data terbaru, jumlah coffee shop di Kota Bengawan telah mencapai ratusan titik yang menjadi potensi PAD baru.
"Menurut data terakhir itu ada 164 coffee shop di Kota Solo. Potensi yang dihitung dari Bapenda itu kemungkinan bisa (meningkat)," tutupnya.
(afn/ahr)
